Tual,Honaipapua.com, -Di balik pagar kampus Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant), ada bangkai kapal, bus mati, gedung mangkrak, dan kini—pengangkatan ipar sebagai penerus tahta. Diduga Ini bukan kampus, ini ladang kekuasaan.
Jusron Ali Rahayaan, S.Pi., M.Si., Direktur aktif Polikant, diduga kuat mengubah lembaga pendidikan vokasi ini menjadi kerajaan keluarga. Dengan dalih kepemimpinan, Jusron memainkan struktur birokrasi dan anggaran negara demi mempertahankan kuasa melalui jalur darah—menyodorkan ipar kandungnya sebagai calon direktur berikutnya.
Namun sebelum dinasti ini sah berkuasa, sejumlah bau busuk kebijakan dan korupsi mulai mencuat ke permukaan.
Kapal Tenggelam, Anggaran Mengapung
Kapal “Cucut Nusantara” milik Polikant tenggelam tanpa pernah berlayar. Namun anehnya, dana operasional kapal tetap dicairkan setiap tahun, mencapai Rp.600 juta. Tak ada aktivitas pelayaran, tapi kegiatan penyerapan anggaran tetap jalan.
“Ini bukan kecelakaan laut, ini kecelakaan moral,” kata salah satu sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Bus Kampus Mati, Rekening Jalan Terus
Dua bus kampus yang sejak 2017 hanya menjadi pajangan karat, masih rutin mendapat anggaran operasional. Bus tak bergerak, namun realisasi anggaran tetap ‘hidup’. Mengapa Kementerian membiarkan ini? Di mana fungsi audit internal?
Gedung Mangkrak, Material ‘Pindah’ ke Rumah Pribadi
Pembangunan salah satu gedung kampus gagal total. Gedung terbengkalai, namun nilai proyek menguap. Pemenang tender diduga memberi gratifikasi kepada Jusron. Bahkan, sisa material bangunan seperti batu kerikil dan semen diduga diangkut ke rumah pribadi sang direktur, atas perintah langsung.
Apakah rumah pribadi Jusron dibangun dengan uang negara dan material milik kampus?
Ketua SPI Dikorbankan karena Integritas
Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang menolak menandatangani penilaian integritas palsu terhadap ipar Jusron langsung diberhentikan secara sepihak. Ini bukan lagi soal kinerja, tapi ancaman terhadap fungsi pengawasan. Polikant telah berubah dari lembaga pendidikan menjadi ruang sunyi penuh intimidasi dan manipulasi.
Cermin Bobrok Pendidikan Vokasi
Alih-alih memperkuat sistem vokasi, Jusron Ali Rahayaan diduga menggunakannya sebagai alat perpanjangan kekuasaan keluarga. Ini bukan nepotisme biasa—ini perampokan birokratik.
Pendidikan dijarah dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan moral dan integritas.
TUNTUTAN INVESTIGASI NASIONAL
Kami menyerukan aksi cepat dan transparan dari:
• Inspektorat Jenderal Kementerian Diktiristek
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
• Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
• Media nasional dan LSM antikorupsi
Untuk segera:
1. Audit total semua transaksi keuangan di masa jabatan Jusron Ali Rahayaan
2. Melacak dana operasional kapal dan kendaraan kampus
3. Mengusut aliran gratifikasi dari kontraktor proyek
4. Memverifikasi penggunaan material negara di rumah pribadi Jusron
5. Membekukan proses pencalonan direktur baru yang sarat konflik kepentingan
“Jika lembaga pendidikan dibiarkan menjadi medan kekuasaan keluarga dan mesin penghisap anggaran, maka kita tidak sedang mendidik — kita sedang menghancurkan bangsa ini dari pondasi terdasarnya.” (***)
