Supiori,Honaipapua.com, -Anggota DPD RI Lalita Distribusikan Beras Bulog ke Tiga Kampung di Kabupaten Supiori
Lalita menyalurkan bantuan beras premium Bulog secara langsung ke tiga kampung di Kabupaten Supiori, yakni Kampung Sorendiweri, Wafor, dan Waryesi, Sabtu (9/5/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi tingginya harga pangan akibat kendala distribusi dan transportasi laut di wilayah kepulauan.
Dalam kegiatan tersebut, bantuan diserahkan langsung kepada para kepala kampung sebagai bentuk respon terhadap keluhan warga terkait mahalnya harga sembako yang kerap terjadi ketika cuaca buruk menghambat akses kapal dari Biak maupun Jayapura.
“Ini bentuk kewajiban konstitusional saya untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah. Wilayah seperti Supiori tidak boleh tertinggal dalam akses pangan,” tegas Senator Lalita usai menyerahkan bantuan di Kampung Sorendiweri.
Ia menuturkan, distribusi beras dilakukan langsung dari gudang Bulog tanpa perantara guna memastikan penyaluran berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Beras yang dibagikan merupakan beras premium dengan harga terjangkau sesuai standar Bulog.
Kepala Kampung Wafor, Yohanes Mansnembra, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, bantuan pangan sangat membantu masyarakat yang selama ini menghadapi lonjakan harga akibat terganggunya jalur transportasi laut.
“Saat cuaca buruk, harga beras di sini bisa naik dua kali lipat karena kapal dari Biak atau Jayapura tidak bisa masuk. Bantuan ini membuat warga tidak lagi terlalu khawatir soal kebutuhan pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Waryesi, Paulus Simbiak, berharap program serupa dapat terus berlanjut dan diperluas.
Ia mengusulkan agar dukungan pemerintah juga menyentuh sektor produksi pangan lokal, seperti bantuan benih padi, pelatihan pengolahan sagu, hingga pendampingan usaha pangan berbasis potensi kampung.
Senator Lalita menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan pangan yang inklusif melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPD RI. Ia juga meminta Pemerintah Daerah Supiori memperkuat sistem logistik pangan daerah dengan memanfaatkan dana otonomi khusus untuk membangun lumbung pangan kampung.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut akses, stabilitas harga, dan kemampuan masyarakat memanfaatkannya. Di wilayah 3TP seperti Supiori, negara harus hadir memastikan empat pilar itu berjalan,” tutupnya. (Claus)
