Manokwari,Honaipapua.com, –Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, memimpin prosesi Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen aparatur sipil negara terhadap integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa pengambilan sumpah dan janji PNS bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi merupakan ikatan moral dan etika yang harus dijunjung tinggi sepanjang masa pengabdian sebagai aparatur negara.
Menurutnya, sumpah yang diucapkan merupakan bentuk komitmen kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, negara, dan masyarakat untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas, dedikasi, dan tanggung jawab.
“Sumpah dan janji yang telah saudara ucapkan hendaknya dimaknai sebagai ikatan moral dan etika yang harus dipegang teguh sepanjang masa pengabdian,” tegas Sahata Marlen Situngkir.
Pada kesempatan yang sama, sebanyak 10 pegawai resmi menerima pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor SEK.2-23.KP.03.04 Tahun 2026.
Adapun jabatan yang diemban meliputi Analis Hukum Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, serta Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama.
Kakanwil menegaskan bahwa pengangkatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan fungsional menuntut kompetensi dan profesionalitas yang tinggi. Karena itu, para pejabat fungsional yang baru diangkat diharapkan terus mengembangkan kapasitas diri, memperkaya wawasan, serta menghadirkan berbagai inovasi yang dapat mendukung transformasi dan peningkatan kinerja organisasi.
Selain itu, Kakanwil menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman dalam bekerja, berkolaborasi, serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Sahata menyampaikan bahwa transformasi yang sedang dijalankan Kementerian Hukum membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berintegritas. Oleh sebab itu, seluruh ASN diminta untuk terus menjaga kepercayaan publik dengan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran disiplin.
Melalui pengambilan sumpah PNS dan pengangkatan jabatan fungsional tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berharap dapat melahirkan ASN yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta nilai-nilai pelayanan publik demi mewujudkan birokrasi yang semakin berkualitas dan terpercaya. (***)
