SORONG,Honaipapua.com, -Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Provinsi Papua Barat Daya memperkuat strategi preservasi jaringan jalan nasional sebagai upaya mempertahankan tingkat pelayanan, keselamatan, dan konektivitas transportasi di tengah meningkatnya mobilitas kendaraan angkutan berat pada sejumlah ruas jalan.
Kepala Satker PJN Wilayah I Papua Barat Daya, Wahjudi Afendi, S.T, M.T, mengatakan bahwa kondisi sejumlah segmen jalan menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional. Selain faktor beban lalu lintas, kinerja struktur perkerasan juga dipengaruhi karakteristik tanah dasar, sistem drainase, kondisi lingkungan, umur layanan, kualitas konstruksi, serta riwayat pemeliharaan.
“Kerusakan terjadi karena, selain kondisi lokasi ruas jalan yang pada beberapa segmen berada pada tanah yang kurang baik, belakangan ini juga terdapat intensitas kendaraan berat dengan muatan berlebih yang sering melintas,” ujar Wahjudi saat ditemui di ruang kerjanya di Sorong, Kamis (10/9/2026).
Secara teknis, struktur perkerasan jalan dirancang untuk menerima dan mendistribusikan beban kendaraan melalui lapisan-lapisan perkerasan hingga diteruskan ke tanah dasar atau subgrade. Karena itu, besarnya beban sumbu dan frekuensi repetisi kendaraan berat menjadi parameter penting dalam menentukan tingkat pembebanan serta umur layanan perkerasan.
Peningkatan lalu lintas kendaraan berat dengan muatan tinggi dapat mempercepat akumulasi deformasi dan kerusakan apabila pembebanan aktual melampaui asumsi desain atau kapasitas struktur jalan. Manifestasinya dapat berupa alur (rutting), retak, pelepasan material, deformasi permukaan, hingga lubang pada tahap kerusakan yang lebih lanjut.
Namun, Wahjudi menekankan bahwa kerusakan jalan tidak dapat secara teknis langsung diatribusikan hanya kepada beban kendaraan. Diagnosis yang akurat memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi permukaan, lapisan fondasi, tanah dasar, drainase, karakteristik lalu lintas, serta rekam jejak pemeliharaan pada setiap segmen.
Kondisi geoteknis menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi tersebut. Tanah dasar dengan daya dukung rendah atau yang sensitif terhadap perubahan kadar air dapat mengalami deformasi lebih besar ketika menerima beban berulang, sehingga respons struktur perkerasan dapat berbeda dibandingkan lokasi dengan kondisi tanah dasar yang lebih stabil.
Selain faktor geoteknis, keberfungsian sistem drainase memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja jalan. Air yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan kadar air pada lapisan perkerasan maupun tanah dasar, yang pada kondisi tertentu dapat menurunkan daya dukung material dan mempercepat degradasi struktur.
Oleh sebab itu, preservasi tidak semata-mata diarahkan pada perbaikan permukaan jalan. Pemeriksaan dan penanganan juga perlu mempertimbangkan saluran samping, gorong-gorong, bahu jalan, kemiringan permukaan, serta sistem pembuangan air agar faktor lingkungan tidak terus memicu kerusakan berulang.
Wahjudi menyebutkan, aktivitas kendaraan berat pada sejumlah jaringan jalan nasional antara lain berkaitan dengan pengangkutan material Galian C dan kegiatan logging. Aktivitas tersebut memiliki nilai ekonomi, tetapi penggunaan jalan nasional tetap harus memenuhi ketentuan mengenai dimensi dan muatan kendaraan serta memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur.
Dalam perspektif pengelolaan aset jalan, pengendalian beban kendaraan menjadi penting karena kerusakan tidak hanya ditentukan oleh berat kendaraan secara individual, tetapi juga oleh akumulasi repetisi beban selama masa pelayanan. Karena itu, pengawasan terhadap kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih perlu dilakukan secara konsisten oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Untuk mempertahankan fungsi jaringan jalan, Satker PJN I Papua Barat Daya melakukan pemeliharaan berdasarkan hasil pemantauan kondisi lapangan dan skala prioritas. “Kami dari Satker PJN I Papua Barat Daya, dengan alokasi anggaran pemeliharaan rutin yang memang baru dialokasikan pada tahun 2026, mulai terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan jalan tetap fungsional,” jelas Wahjudi.
Pendekatan pemeliharaan tersebut diarahkan pada prinsip condition-based maintenance, yakni penentuan prioritas berdasarkan kondisi aktual aset, tingkat kerusakan, risiko terhadap keselamatan, karakteristik lalu lintas, dan urgensi pelayanan. Dengan pendekatan ini, penanganan kerusakan ringan tidak disamakan dengan kerusakan yang telah memengaruhi kapasitas struktural perkerasan.
Satker PJN I terus mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan intervensi, khususnya lokasi yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan jenis penanganan, mulai dari pemeliharaan rutin dan berkala hingga rehabilitasi atau intervensi yang lebih komprehensif apabila kondisi teknis mengharuskannya.
Wahjudi menegaskan bahwa keberlanjutan kondisi jalan merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara jalan, pengguna jalan, pelaku usaha, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan sektor transportasi. “Infrastruktur yang telah dibangun harus dijaga dan digunakan sesuai dengan ketentuan sehingga keberlanjutan pelayanan jalan dapat dipertahankan,” ujarnya.
Menurutnya, jaringan jalan nasional memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan ekonomi, dan keterhubungan antarkawasan di Papua Barat Daya. Degradasi jalan yang tidak ditangani secara tepat berpotensi meningkatkan biaya operasional kendaraan, memperpanjang waktu tempuh, serta menurunkan aspek kenyamanan dan keselamatan pengguna.
Karena itu, Satker PJN I Papua Barat Daya akan melanjutkan evaluasi kondisi jalan secara berkala dengan pendekatan yang terintegrasi, mencakup perkerasan, deformasi, retak, lubang, bahu jalan, drainase, lapisan struktural, dan kondisi tanah dasar. Wahjudi berharap seluruh pengguna jalan, terutama operator angkutan berat, mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan serta turut menyampaikan informasi apabila menemukan kerusakan yang berpotensi membahayakan pengguna.
Upaya mempertahankan umur layanan jalan nasional pada akhirnya membutuhkan sinergi antara preservasi teknis, pengendalian beban lalu lintas, pengelolaan drainase, evaluasi geoteknis, pengawasan kendaraan berat, dan kepatuhan terhadap regulasi transportasi. Melalui pendekatan tersebut, Satker PJN I Papua Barat Daya berupaya memastikan jaringan jalan nasional tetap fungsional, aman, dan mampu menopang kebutuhan konektivitas serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (***)
