SORONG,Honaipapua.com, —Aktivis Masyarakat Papua Sorong Raya, Ferry Onim, mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan mafia BBM ilegal yang sebelumnya ramai diberitakan di Papua Barat Daya namun kini dinilai menghilang tanpa kejelasan.
Ferry Onim yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Imekko (Forkom Imekko) Provinsi Papua Barat Daya menilai aparat penegak hukum harus transparan dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik bisnis ilegal yang merugikan masyarakat.
“Kasus BBM ilegal yang sebelumnya ramai dibicarakan publik tiba-tiba hilang dari pemberitaan lanjutan.
Masyarakat bertanya, ada apa sebenarnya? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegas Onim dalam keterangannya Rabu (13/5/2026) di Sorong.
Menurutnya, maraknya praktik perdagangan BBM ilegal dan peredaran minuman keras tanpa pengawasan di Papua Barat Daya tidak bisa dilepaskan dari dugaan keterlibatan oknum aparat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Ia menyebut dugaan adanya oknum anggota kepolisian yang bermain dalam bisnis BBM ilegal, serta oknum anggota TNI yang diduga membekingi peredaran miras ilegal di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
“Yang dirugikan adalah masyarakat kecil. Dampak sosial dari miras dan mafia BBM ini sangat besar bagi kehidupan masyarakat Papua,” ujarnya.
Onim juga mengkritik lemahnya penegakan hukum terhadap oknum aparat yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Ia menilai hingga kini publik belum melihat adanya proses hukum yang serius dan transparan.
“Masyarakat kecil cepat diproses hukum, tetapi ketika ada dugaan keterlibatan oknum aparat, penanganannya seperti menghilang. Ini yang memunculkan mosi tidak percaya dari masyarakat,” katanya.
Selain itu, Onim mendesak Pemerintah Kota Sorong untuk segera membentuk tim khusus pengawasan serta menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras di Kota Sorong.
Menurut dia, keberadaan tempat-tempat penjualan miras yang semakin bebas di pinggir jalan berpotensi merusak generasi muda Papua dan memicu berbagai persoalan sosial maupun kriminalitas.
Ia juga mengajak masyarakat sipil di Papua Barat Daya untuk ikut mengawasi dugaan praktik mafia BBM dan mafia miras yang dinilai semakin meresahkan.
“Kami meminta Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan sampai ada oknum aparat yang justru menjadi pemain dalam bisnis ilegal,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Papua Barat Daya maupun institusi TNI terkait pernyataan dan tudingan yang disampaikan aktivis tersebut. (***)
