Teminabuan,Honaipapua.com, -Ketua Forkom Imekko Bersatu Papua Barat Daya, Ferry Onim, menyoroti keberadaan 55 unit ekskavator yang diturunkan di wilayah Imekko, Kabupaten Sorong Selatan. Ia menduga Pemerintah Daerah (Pemda) Sorong Selatan seolah tidak mengetahui atau bahkan melakukan pengalihan isu terkait keberadaan alat berat tersebut.
Menurut Onim, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang transparan mengenai tujuan operasional puluhan ekskavator tersebut, termasuk keterkaitannya dengan rencana masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Harmoni Agri Mandiri. Ia menyebut, perusahaan tersebut sebelumnya ditolak di Merauke, namun justru diterima di Sorong Selatan.
“Pemda terkesan mengalihkan perhatian masyarakat agar tidak fokus pada persoalan utama, yakni keberadaan 55 ekskavator yang sampai sekarang belum jelas peruntukannya,” ujar Onim.
Ia juga mempertanyakan kesiapan Pemda Sorong Selatan dalam menerima Program Strategis Nasional (PSN), khususnya terkait ketersediaan lahan. Menurutnya, jangan sampai implementasi program tersebut justru mengorbankan tanah adat milik masyarakat setempat.
“Di mana lahan yang disiapkan Pemda untuk PSN ini? Apakah masyarakat adat harus kehilangan ratusan hektar tanahnya tanpa kejelasan?” tegasnya.
Lebih lanjut, Onim menilai kehadiran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) di wilayah Inanwatan yang telah dilakukan beberapa kali, belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Ia bahkan menduga kehadiran tersebut hanya untuk meredam isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami menduga ada upaya meredam isu ekskavator ini agar investasi tetap berjalan. Padahal, masyarakat butuh kejelasan, bukan pengalihan isu,” katanya.
Onim juga menyinggung adanya perbedaan informasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak Pemda Sorong Selatan terkait keberadaan ekskavator tersebut, yang semakin menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Atas kondisi tersebut, ia mengimbau masyarakat adat di wilayah Imekko untuk tetap bersatu dan waspada terhadap berbagai skenario yang dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Kami mengajak seluruh masyarakat adat untuk bersatu dan menolak segala bentuk skenario yang merugikan. Jangan sampai kejadian seperti di Merauke terulang di wilayah adat Imekko,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terkait kejelasan keberadaan 55 ekskavator maupun rencana investasi yang dimaksud. (***)
