Raja Ampat,Honaipapua.com, -Aktivis Muda Raja Ampat Abraham Umpain Dimara menyikapi berbagai Peolemik Politik yang berkembang di Raja Ampat Khususnya Provinsi Papua Barat Daya tentang Hak Politik OAP
Abraham yang disapa Bram menilai ada kejanggalan besar yang tidak diperhatikan
bersama tentang status KPU yang harus dirubah menjadi KIP seperti halnya Aceh dll yang nuansanya Lokal agar dimana bisah lahir Partai Politik Lokal dan disitulah Ruang untuk kita OAP berkarya secara Khusus. Sementara Sifat Konstitusi yang ada di Papua Barat Daya
masih Partai Politik yang skalanya Nasionalisme yang tinggi, artinya agak sulit berbicara dalam Konteks Khusus sementara UU Otsus yang baru tidak pernah membatasi OAP untuk Berpolitik dengan Tuntutan Kekhususan yaitu Pencalonan Kepala Daerah harus OAP tidak berbicara tentang Pencalonan Wakil Kepala Daerah harus OAP juga sementara di Papua yang jadi Polemik bersama adalah Orang Papua tidak boleh
jadi Anak Tiri dalam Proses Pembangunan baik itu SDM, PENDIDIKAN, KESEHATAN,
EKONOMI & Lapangan Kerja baik Swasta maupun Neg’ri harus bersifat Khusus
pengakomodirannya, sebab yang dimaksud OAP sejahtera itu skopnya kecil hal ini yang
harus menjadi Prioritas perhatian sementara dalam Konteks Politik Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah ini Konteksnya pasti mengarah pada kepentingan Kelompok yang masih bisah menganak tirikan OAP lain karena beda Pilihan tersebut yang selalu jadi Polemik System Perpolitikan di Papua Barat Daya yang masih bersifat Kelompok, Golongan & Keluarga.
” Kami sendiri mengalami hal yang sama, maka saran saya sinergitas antara MRP dan DPD sangat penting untuk melakukan Diskusi-diskusi Khusus dengan Mendagri bahkan dengan KPU terutama libatkan KOMNASHAM & DPR RI terkait Status KPU di Daerah Papua Barat Daya untuk di rubah menjadi KIP agar dimana memiliki Undang-undang atau Peraturan Khusus yang muatannya Hak Politik OAP agar dimana bisa terbentuk Partai Lokal itulah yang diamanatkan & ruang yang telah diberikan kepada kita OAP namun belum terlihat Respon dari MRP sendiri banyak yang harus di Godok terutama soal Politik ini masih kecil Skop Pelayanannya tidak bersifat Publik sebab Keegoisan itu masih dipegang oleh kita masing-masing OAP yang berkecimpung dalam Dunia Perpolitikan di Papua pada Umumnya.
Karena dimana Calon masing-masing menang masih tetap saja OAP yang lain tidak diperhatikan sebab ada di calon lain, hal ini yang harus di bicarakan pada Konteks Khusus untuk OAP harus Sejahtera bukan berbicara Hak Politik saja tapi juga harus gandeng Kesejahteraan OAP dalam Konteks Khusus tadi yang menjadi Polemik Kemiskinan di Papua Barat Daya. (***)
