SORONG,Honaipapua.com, -Pengurus Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) Papua Barat Daya resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Aston Sorong, Senin (02/02/2026) pagi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Papua Barat Daya yang diwakili Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Kombes Pol M. Erfan, S.I.K., anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi HIPKA Papua Barat Daya untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Usai pelantikan, Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) HIPKA Papua Barat Daya, Ir. Nasir Silehu, menyampaikan bahwa pemerintah bersama sektor perbankan, termasuk BNI, telah menyiapkan berbagai program pengembangan UMKM yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, di tengah kondisi krisis ekonomi, UMKM terbukti menjadi sektor yang paling mampu bertahan sekaligus menyerap tenaga kerja, dibandingkan sektor usaha menengah lainnya yang masih berjuang untuk tetap eksis.
HIPKA Papua Barat Daya, kata Nasir, hadir untuk mengambil bagian dalam upaya tersebut. Meski dengan keterbatasan peran, HIPKA menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam mendorong pengembangan UMKM, tentunya melalui kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak.
“Kader-kader HMI tidak perlu diragukan mental dan daya juangnya. Mereka terbiasa hidup sederhana, pernah merasakan kesulitan, dan banyak di antaranya merupakan mantan aktivis. Ini menjadi modal kuat untuk bangkit dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, HIPKA mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya industri keuangan seperti BTN, perbankan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia, untuk turun langsung ke lapangan bersama-sama mendorong produk dan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kondisi Indonesia saat ini membutuhkan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dari semua pihak untuk meningkatkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Nasir.
Selain itu, HIPKA Papua Barat Daya juga membuka ruang sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi.
Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Daya yang berkisar Rp1,5 triliun dan sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, diperlukan inovasi serta kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
HIPKA diharapkan menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha dan profesional untuk menyalurkan serta mengimplementasikan ide-ide strategis demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Alfaris Yasir, dalam laporannya menyampaikan bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 dan provinsi termuda di Indonesia masih membutuhkan pembangunan menyeluruh di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi dan pemberdayaan UMKM.
“ Dengan kehadiran HIPKA, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bukti komitmen bersama untuk memulai, terlibat, dan berkolaborasi dalam pembangunan ekonomi daerah,” tutupnya. (***)
