SORONG,HONAI PAPUA.COM, –Tidak terima nama baiknya diserang melalui unggahan di media sosial Facebook, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Nosbe Papua Provinsi Papua Barat Daya, Septinus Lobat, S.H., resmi menempuh jalur hukum dengan menyampaikan pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya.
Pengaduan tersebut diterima pada Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 17.30 WIT, di ruang Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya. Penerimaan pengaduan itu dibuktikan melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) Nomor: STPLP/S/XI/2026/Ditreskrimsus.
Langkah hukum ini diambil menyusul beredarnya unggahan dalam salah satu grup Facebook yang menyebut Septinus Lobat sebagai sosok penipu dan licik. Unggahan tersebut juga memuat tuduhan terkait dugaan praktik jual beli proyek yang disebut-sebut merugikan sejumlah pihak.
Septinus Lobat menilai tuduhan tersebut berpotensi mencederai kehormatan, reputasi, serta nama baiknya, baik sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Ketua YLBH Nosbe Papua.
Dalam menyampaikan pengaduan tersebut, Septinus Lobat didampingi tim kuasa hukumnya, yakni Lutfi S. Solissa, S.H., Yance Dasnarebo, S.H., Marselino Raywaki, S.H., dan Benyamin B. Warikar, S.H.
Kuasa Hukum: Kebebasan Berpendapat Bukan untuk Menyerang Nama Baik
Kuasa hukum Septinus Lobat, Yance Dasnarebo, S.H., menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik kliennya.
Menurut Yance, pihaknya tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun kritik. Namun, kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tetap menghormati hak dan martabat orang lain.
“Kami menghormati kebebasan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat maupun kritik. Namun, kebebasan berekspresi harus tetap memperhatikan hak dan kehormatan orang lain. Jangan sampai media sosial dijadikan ruang untuk menyampaikan tuduhan yang berpotensi merusak nama baik seseorang tanpa dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Yance Dasnarebo.
Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud membatasi kebebasan berpendapat, tetapi ingin memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.
“Kami sudah menempuh mekanisme hukum dengan menyampaikan pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya. Kami berharap pengaduan ini ditindaklanjuti secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Lebih jauh, Yance menyampaikan bahwa persoalan yang menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan saling menyerang, menyebarkan tuduhan, atau menghakimi seseorang melalui media sosial.
“Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada aparat penegak hukum. Setiap tuduhan harus diuji berdasarkan fakta dan bukti, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya,” tutup Yance.
Dengan disampaikannya pengaduan tersebut, pihak Septinus Lobat berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti persoalan ini sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa media sosial bukan ruang tanpa batas. Kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, etika, serta penghormatan terhadap hak dan kehormatan setiap warga negara. (***)
