Sorong,Honaipapua.com, –Forum Komunikasi Masyarakat Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda (FORKOM IMEKKO) Bersatu Provinsi Papua Barat Daya menyatakan siap menggelar aksi damai bersama Koalisi Orang Asli Papua (OAP) di Kantor Gubernur Papua Barat Daya dalam waktu dekat.

Ketua Umum FORKOM IMEKKO Bersatu PBD, Ferry Onim, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai belum memberikan perhatian serius terhadap kelompok masyarakat yang selama ini mengawal perjuangan hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP), khususnya pada momentum Pilkada pertama di provinsi tersebut.

Menurut Ferry, Koalisi OAP bersama berbagai elemen masyarakat sebelumnya aktif memperjuangkan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), terutama dalam mendorong penguatan hak politik Orang Asli Papua di Papua Barat Daya.

“Kami turun bukan karena kepentingan kandidat tertentu dan tidak dibiayai oleh siapa pun. Kami bergerak atas kesadaran sendiri untuk memperjuangkan implementasi Undang-Undang Otsus dan hak politik Orang Asli Papua,” tegas Ferry Onim.

Ia mengaku kecewa karena perjuangan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat adat hingga kini dinilai belum mendapat respons yang memadai dari pemerintah daerah. Bahkan, menurutnya, aspirasi yang disampaikan melalui surat audiensi selama ini tidak pernah ditindaklanjuti secara serius.

Selain menyoroti persoalan hak politik OAP, FORKOM IMEKKO juga mempertanyakan pemerataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ferry menilai masih terdapat ketimpangan dalam distribusi jabatan yang belum sepenuhnya mengakomodasi keterwakilan wilayah dan kelompok masyarakat adat.

Ferry juga mengingatkan bahwa wilayah IMEKKO memiliki kontribusi penting bagi pembangunan daerah, termasuk sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah di Papua Barat Daya.

“Kami juga penyumbang hak suara dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Jangan sampai ada kesan seperti kacang lupa kulit. Wilayah IMEKKO juga menjadi salah satu barometer penyumbang PAD di provinsi ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, FORKOM IMEKKO selama ini hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Ferry turut menyinggung peran FORKOM IMEKKO dalam membantu proses mediasi aksi demonstrasi mama-mama Papua beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya bersama sejumlah tokoh masyarakat dan unsur lembaga bantuan hukum berupaya membangun komunikasi agar aksi berjalan kondusif hingga Gubernur dapat menemui massa aksi.

“Kami tidak pernah datang membawa kepentingan pribadi kepada pemerintah. Yang kami perjuangkan adalah kepentingan umum dan aspirasi masyarakat adat. Pemerintah juga harus memahami bagian ini,” katanya.

FORKOM IMEKKO Bersatu PBD menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat adat melalui jalur konstitusional dan demokratis. Dalam aksi damai mendatang, mereka mengaku akan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait implementasi Otonomi Khusus, pemerataan pembangunan, keterlibatan Orang Asli Papua dalam pemerintahan, serta berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi keganjalan di Papua Barat Daya.

“Ada banyak hal yang akan kami sampaikan melalui aksi damai nanti. Harapan kami, pemerintah membuka ruang dialog dan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung,” pungkas Ferry Onim. (pic)