Teminabuan,Honaipapua.com, –Ketua FORKOM IMEKKO Papua Barat Daya, Ferry Onim, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar lebih transparan terkait keberadaan 55 unit ekskavator yang masuk ke wilayah adat Imekko.
Menurut Ferry, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemda Sorong Selatan mengenai tujuan dan aktivitas puluhan alat berat tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat adat.
Ia menilai, masuknya 55 ekskavator ke wilayah Imekko berpotensi mengancam kelestarian hutan adat serta kehidupan masyarakat setempat. Ferry juga menduga adanya kepentingan politik balas budi yang dapat mengorbankan hak-hak masyarakat adat.
“Jangan sampai politik balas budi justru mengorbankan hutan dan tanah adat masyarakat Imekko. Kehadiran alat berat ini harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak dibutakan dengan kepentingan tertentu,” tegas Ferry Onim kepada Honaipapua, Kamis (30/4/2026).
Ia bahkan menyoroti kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Provinsi Papua Barat Daya yang diduga hanya untuk memastikan operasional 55 ekskavator tersebut berjalan aman di Kabupaten Sorong Selatan.
Selain itu, Ferry juga mengkritik fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang dinilai belum maksimal dalam menyuarakan persoalan masyarakat adat Imekko.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada sikap tegas dari para anggota DPRD Sorong Selatan, khususnya dari daerah pemilihan Imekko, terkait ancaman yang dirasakan masyarakat akibat masuknya alat berat tersebut.
“Forkom Imekko mendesak DPRD Sorong Selatan, khususnya dapil Imekko, untuk bersuara. Di mana suara kalian? Rakyat Imekko memberikan suara bukan untuk diam di kursi empuk dan tidak melihat ancaman yang datang kepada masyarakat adat,” ujarnya.
Ferry juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih wakil rakyat, sehingga anggota DPR yang terpilih benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan hanya hadir saat pemilu.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi masyarakat adat Imekko, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan.
“Ini menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak salah memilih oknum anggota DPR yang tidak berfungsi membawa dan membantu aspirasi rakyat,” pungkasnya. (***)
