Sorong,Honaipapua.com, –Sejarah panjang perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya kini disebut tengah menghadapi ujian serius. Organisasi yang telah hadir dan berkembang di tanah Papua sejak 1988 itu dinilai mengalami krisis internal akibat konflik kepemimpinan yang memicu polemik di kalangan kader maupun alumni.
Persoalan ini mencuat setelah muncul tudingan adanya tindakan yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, hingga disebut oleh sejumlah kader sebagai bentuk “pemerkosaan konstitusi” dalam tubuh HMI Cabang Sorong.
Polemik bermula pada masa kepemimpinan Abdul Kadir Loklomin sebagai Ketua Umum HMI Cabang Sorong periode 2023–2024.
Kepemimpinannya disebut kerap menuai kritik internal karena dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai dasar organisasi dan memunculkan berbagai konflik di kalangan kader.
Sejumlah kader juga menyoroti perilaku Abdul Kadir di luar forum organisasi. Ia disebut pernah menghadiri sebuah tempat hiburan malam di Jakarta dan melontarkan pernyataan yang dinilai mencoreng nama baik organisasi.
“Saya Ketua Umum HMI Cabang Sorong, bagaimana?”
Ucapan tersebut menjadi sorotan karena dianggap tidak mencerminkan etika dan moral kader organisasi Islam.
Memasuki akhir masa jabatan Abdul Kadir, HMI Cabang Sorong kemudian melaksanakan Konferensi Cabang pada 27 September 2024 sesuai mekanisme organisasi. Dalam forum tersebut, Mukhlis Rumadan ditetapkan sebagai pemangku jabatan Ketua Cabang melalui proses demokrasi internal.
Hasil konferensi itu seharusnya menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Besar HMI (PB HMI). Namun hingga kini, SK tersebut belum diterbitkan.
Situasi semakin memanas ketika muncul dugaan adanya intervensi dari pihak tertentu menjelang Kongres Besar HMI. Abdul Kadir disebut meminta kepada salah satu pengurus PB HMI agar tidak menerbitkan SK untuk Mukhlis Rumadan.
“Jangan keluarkan SK kepada Mukhlis sebab dia keras kepala dan besok tidak sejalan dengan kita di kongres.”
Pernyataan tersebut dinilai sejumlah kader sebagai bentuk intervensi politik internal yang berpotensi mengabaikan hasil demokrasi organisasi di tingkat cabang.
Di tengah belum terbitnya SK, muncul langkah baru melalui penunjukan karateker untuk melaksanakan Konferensi Cabang ulang. Dua nama yang disebut menjalankan agenda tersebut adalah Fauzan Somad dan Alexander Segey.
Langkah itu menuai penolakan dari sejumlah kader dan alumni karena dianggap tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas. Bahkan, berdasarkan pengakuan salah satu pihak yang terlibat, disebutkan bahwa Mukhlis Rumadan sejatinya diakui sebagai Ketua Cabang hasil konferensi sah.
“Saya hanya mengikuti perintah Ketum PB HMI untuk segera melakukan konferensi di HMI Cabang Sorong,” ujar Fauzan sebagaimana dikutip dalam percakapan internal yang beredar.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan adanya tekanan dari tingkat pusat untuk mengubah arah kepemimpinan cabang demi kepentingan tertentu menjelang agenda nasional organisasi.
Mukhlis Rumadan pun angkat bicara terkait polemik yang berkembang. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pelantikannya bukan disebabkan oleh dirinya, melainkan karena belum diterbitkannya SK oleh PB HMI.
“Saya tidak dilantik sampai sekarang bukan faktor kesengajaan, sebab SK itu bukan saya yang keluarkan, melainkan Pengurus PB HMI,” tegas Mukhlis.
Ia juga mempertanyakan dasar hukum penunjukan karateker di tubuh HMI Cabang Sorong.
“Jika pengurus PB menurunkan karateker di HMI Cabang Sorong, apa yang menjadi dasar hukumnya? Jika dasarnya adalah konstitusi, pasal berapa yang menjelaskan hal demikian?” lanjutnya.
Sejumlah alumni HMI di Papua Barat dan Papua Barat Daya turut menyayangkan konflik yang terjadi.
Mereka menilai, perjuangan panjang membangun HMI di tanah Papua tidak seharusnya dirusak oleh kepentingan politik kelompok tertentu.
Menurut para alumni, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan secara konstitusional, maka potensi dualisme kepengurusan dan perpecahan kader akan semakin besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat merusak citra HMI sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi demokrasi dan intelektualitas.
Kini perhatian kader dan alumni tertuju pada sikap resmi PB HMI. Banyak pihak berharap organisasi di tingkat pusat dapat mengambil keputusan yang berpihak pada hasil forum demokrasi cabang serta menjaga marwah konstitusi organisasi.
Kasus yang terjadi di HMI Cabang Sorong disebut menjadi ujian besar bagi integritas organisasi. Jika aturan organisasi dapat diabaikan demi kepentingan politik sesaat, maka masa depan HMI di tanah Papua dinilai berada dalam ancaman serius. (pic)
