Sorong,Honaipapua.com, –Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Doberay, Ronald Kondjol, mengatakan, sesuai pernyataan wakil Gubernur Papua Barat Daya melalui Wakil Gubernur Ahmad Nausrau saat membuka kegiatan Bimtek SDM dan penerapan hukum kontrak bagi pelaku pengadaan Barang dan Jasa terkait kontrak orang asli Papua dan amanat undang undang Otsus agar setiap OPD mematuhi undang-undang Otsus, belum lama ini di Rylich Panorama hotel.

” Kami meminta agar Pemda PBD koordinasi yang baik dengan asosiasi kontraktor OAP sehingga bisa tahu berapa banyak kontraktor OAP dan memastikan berapa banyak anggaran yang di kasih kepada kontraktor OAP sehingga bisa menjawab masalah yang hari ini di hadapi kontraktor Oap, ” terang Ronald Kondjol kepada Honaipapua.com, Rabu (21/5/2025).

Diketahui bahwa lanjut Ronald Kondjol bahwa di 5 Provinsi lainnya di tanah Papua, hanya Papua Barat Daya yang belum mendata kontraktor OAP dan jumlah anggaran yang di kepada kontraktor OAP.

” Untuk itu, kami selaku dewan Adat mengharapkan atensi perhatian serius dari bapak Gubernur dan Wakil Gubernur agar kedepannya dapat mendata kontraktor OAP dan memberikan paket pekerjaan sesuai anggaran yang tersedia, “harap Ronald Kondjol. (pic)