SORONG,Honaipapua.com, –Upaya memperluas akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terus diperkuat. Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) menggelar sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sekaligus pelatihan paralegal tingkat kelurahan di Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 16–18 November 2026, tersebut dipusatkan di Aula Kantor Distrik Sorong Kepulauan. Pelatihan ini diikuti perwakilan dari empat kelurahan, yakni Kelurahan Doom Timur, Doom Barat, Soop, dan Raam.

Ketua PBHKP, Loury da Costa, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Kota Sorong dan PBHKP untuk memperkuat keberadaan Posbankum sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Permenkumham Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menindaklanjuti Surat Keputusan Wali Kota Sorong Nomor 100.3.3.3/5/2026 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada Seluruh Kampung/Kelurahan se-Kota Sorong.
Loury menegaskan, keberadaan Posbankum di setiap kelurahan diharapkan tidak hanya menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi dan bantuan hukum, tetapi juga menjadi sarana penyelesaian persoalan sosial melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Sorong dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Sementara itu, Kepala Distrik Sorong Kepulauan, Steven Asmuruf, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan sosialisasi serta pelatihan tersebut.
Ia berharap, para peserta yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan sebagai paralegal dapat berperan aktif membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing kelurahan.
Menurut Steven, paralegal Posbankum memiliki peran strategis sebagai penghubung masyarakat dengan layanan bantuan hukum, sekaligus menjadi juru damai dalam membantu meredam konflik dan persoalan antarwarga sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
Apresiasi juga disampaikan Frankis Rumere, peserta pelatihan yang merupakan perwakilan Kelurahan Soop. Ia mengaku bersyukur karena melalui kegiatan tersebut, para aparatur kelurahan mendapatkan pemahaman baru mengenai tugas dan fungsi paralegal dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kota Sorong beserta seluruh jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan ini melalui LBH PBHKP. Sebagai aparatur kelurahan, kami sekarang lebih memahami peran paralegal Posbankum dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi. Apa yang sebelumnya tidak kami pahami, melalui pelatihan ini menjadi lebih jelas,” ungkap Frankis.
Ia berharap, ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai paralegal, khususnya membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum serta menjadi juru damai di tengah kehidupan bermasyarakat.
Dengan adanya pelatihan ini, PBHKP bersama Pemerintah Kota Sorong diharapkan mampu memperkuat peran Posbankum hingga tingkat kelurahan. Kehadiran paralegal diharapkan menjadi langkah nyata mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, sekaligus membangun budaya penyelesaian masalah secara damai, adil, dan bermartabat. (pic)
