Diduga Melanggar Kode Etik profesi Dewan, Sesepuh LMA Malamoi Segera Surati Tim Pansus Komisi V DPR-RI dan Dewan Kehormatan DPR-PB

Bagikan berita ini

Sorong,Honaipapua.com, -Sesepuh nemoi, pilar-pilar LMA Malamoi dewan adat, perempuan, kepala suku besar, mahasiswa, Intelek tual MOI dan pemuda MOI mengharapkan kepada Tim Pansus Komisi V DPR-RI dan Badan Kehormatan DPR (BK) Papua Barat agar segera memanggil sudara Cartez Malibela CS karena diduga melakukan kegaduhan di acara adat Malamoi. Demikian disampaikan oleh disampaikan pilar LMA Malamoi, Pilar perempuan MOI, Sarlota Mubalen, Pilar Mahasiswa MOI Onesimus Pa, Pilar Intelektua MOI Yerri Osok, ketua dewan pembina intelektual MOI pemuda MOI (GMM) Paulus Sufan, ketua dewan adat yang di wakili oleh Yespa Kolis, dan kepala suku besar MOI.

Kepada awak media Rabu (31/1) para sesepuh Malamoi menyebutkan bahwa Sesepuh tokoh- MOI, Pilar-pilar LMA – Malamoi, ketua dewan adat, kepala suku mahasiswa, perempuan Moi, Intelektual MOI dan pemuda moi, dalam waktu dekat akan menyurat ke Tim Pansus komisi V DPR-RI dan Badan Badan Kehormatan DPR Provinsi (BK) Papua barat agar segera menegur saudara Cartenz Malibela, CS karena dinilai diduga melakukan kegaduhan terhadap masyarakat adat suku besar MOI.

Yang mana kegaduhan tersebuat berawal dari Konfrensi besar masyarakat adat suku besar MOI bulan Desember tangal 27 – hingga tangal 30 Desember tahun 2023 lalu di mana acara tersebut di isi dengan acara pesta rakyat di Alun-alun kota Baru Aimas Kabupaten Sorong tanggal 27 Desember 2023 lalu, hingga kegiatan itu pun berlanjut di KEK Malamoi dengan agenda pembahasan Konfrensi besar masyarat adat suku MOI dari tangal 28-30 Desember lalu, dan kegiatan tersebut di lanjutkan di salah satu hotel di kota Sorong, yang kemudian terjadi aksi protes dari masyakat adat beser suku MOI dan pilar-pilar LMA Malamoi karena di sinnyalir diboncengi kepentingan pribadi saudara Cartens Malibela CS dan sodara ketua LMA Malamoi Silas Kalami CS demisioner, ditambah lagi kegiatan tersebut bertepatan dengan perayaan hari Natal, di mana umat Kristiyani melakukan ibadah natal, sehingga mendapat protes dari sesepuh suku besar MOI, kepala dewan adat, kepala suku besar MOI, Intelektual, perempuan, mahasiswa/i, dan generasi muda MOI, sehingga terjadi konflik di internal suku besar MOI, bahkan masalah ini berujung ke pihak kepolisian, karena terjadi pemukulan antara sesama anak adat.
Sesuai pasal 1 ayat 15, organisasi kemasyarakatan tidak berafilisasi dengan partai politik untuk menjadi anggota DPR-PBD dan DPRK dan semestinnya PP nomor 107 tahun 2021 juga mengamanatkan keberpihakan terhadap OAP, misalnya di bidang Ekonomi untuk memproritastaskan OAP terlebih khusus orang adat MOI.

Seharusnya dia Cartenz CS harus fokus kerjakan hal yang tertuang dalam amanat undang-undang Otsus yang berpihak kepada masyarakat OAP, bukan menjadi aktor yang diduga memprovokasi masyarakat adat hingga berunjuk ke pihak kepolisian.

” Kursi yang dia duduk saat ini orang Papua berdarah-darah bahkan kehilangan nyawa jadi jangan main-main. Yang parahnya lagi kegiatan Konfrensi besar ini mennyimpang dan melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LMA Malamoi yang diduga akibat Ullah dari saudara ketua panitia Cartenz CS dan ketua LMA Malamoi Silas Kalami CS sehingga menimbulkan konflik, ” sebut para sesepuh LMA Malamoi seraya mengharapkan kepada ketua pansus Komarudin Watubun di komisi V DPR-RI dan Dewan Kehormatan (DK) DPR provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Mendagri, Kejaksaan serta pihak kepolisian.

Para sesepuh LMA Malamoi menambahkan bahwa diketahui sesuai yang tertuang dalam undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) seperti diamanatkan pasal 68 UU Otsus untuk itu, diharapkan masyarakat adat suku MOI pihak-pihak yang mempunyai kewenangan ini harus melakukan teguran keras dan sanksi kepada sodara Cartenz Malibela CS sehingga ada Efek jerah karena berdasarkan undang-undang 2021, UU 35 tahun 2028 ,UU 2 tahun 2021, UU 14, tahun 2022 dan undang-undang 15, 16, 29 Tahun 2022 serta peraturan pemerintah (PP) 54 tahun 2004 dan PP 106 tahun 2021 sebab hal ini menjamin bagi Provinsi Papua dan peraturan pelaksanaannya.dan untuk ketua LMA malamoi Silas kalami CS dewan-dewan adat akan memberikan sanksi adat dalam waktu dekat setelah kongfrensi Sabalo luar biasa di lakukan pada Februari mendatang. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Ke atas