Sorong,Honaipapua.com, -Ketua pemuda Cendrawasih Papua Melanesia BENYAMIN BOAS WARIKAR, S.H Pria yang sering di sapa famil Bewa mempertanyakan Dasar hukum dan kewenangan para Tokoh tokoh adat dan dewan adat di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, terkait beberapa statemen yang muncul di media beberapa pekan lalu. Dimana pasca aksi dan demontrasi yang di lakukan secara berjenjang di halaman kantor gubernur provinsi Papua barat daya beberapa waktu lalu oleh sejumlah lapisan masyarakat kota Sorong yang terbagi oleh beberapa kelompok.
Dalam Press Releasenya yang diterima media ini, Bewa sapaan akrabnya menyebutkan, yang mana salah satu isi poin tuntutan mereka meminta agar PJ gubernur Papua barat daya segera di gantikan dan di berhentikan, karena menurut penilaian masyarakat bahwa awal dilantik sampai saat ini beliau hanya jago ucap program tanpa realisasi, rajin berangkat keluar kota tanpa alasan jelas, untuk urusan apa, pakai anggaran mana, terus mana realisasi program nyata yang menyentuh masyarakat secara langsung?
Dirinya berharap kepada para tokoh dan dewan-dewan adat yang terhormat bahwa siapapun di negara Republik indonesia tidak ada yang bisa membatasi dan melarang setiap orang untuk berekspresi menyampaikan pendapatnya di muka umum, sepanjang hal itu bertujuan bagi kepentingan umum dan memperbaiki jalannya roda pemerintahan. Jadi kalau saya mengutip beberapa media kemarin ada beberapa stetmen dari oknum-oknum yang mengatasnamakan tokoh adat dan dewan adat yang mencoba melarang dan membatasi ruang-ruang tersebut, justru akan menjadi kebalikan, dimana tokoh dan dewan adat sendirilah yang melakukan pelanggaran dan itu tindakan yang sangat inkonstitusional, yang tujuannya ingin membungkam ruang demokrasi dan sangat bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945.
” Saya menyarankan kepada tokoh dan dewan adat di kota Sorong yang berada dalam sistem pemerintahan provinsi Papua barat daya ini agar jangan terlalu arogan dan egois, ” imbuh Bewa.
Kata Bewa, sebaiknya dewan adat dan tokoh adat itu fokus saja pada tugas, fungsi dan kewenangannya guna memproteksi Hak dan kewajiban Orang Asli Papua. ” Bukan sibuk ngurusin politik terlalu banyak, mengingat masih banyak pekerjaan Rumah ( PR ) yang trada selesai-selesai!, ” Beber Bewa.
Lanjut Bewa, sebab kalau ditanyakan apa dasar hukum statemen seorang Ketua Dewan adat dan Tokoh adat yang melarang dan menghimbau agar aksi aksi demo itu di hentikan, wajib hukumnya mereka memberi kejelasan secara hukum, bukan asal bunyi di Media untuk mencari perhatian belaka.
” Saya mengutip kalimat Rocky Gerung bahwa ‘Rezim itu kalau dia terus menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang di sembunyikan,”tutur Bewa.
” Saya sangat yakin dengan pergerakan aksi aksi demo yang terjadi secara berturut-turut di halaman kantor gubernur provinsi Papua Barat Daya kota Sorong berapa waktu lalu, memiliki efek yang luar biasa dan wacana ini telah di soroti oleh Pemerintah pusat lewat Kementrian dalam negeri dan DPR-RI komisi II, dan kami menduga bahwa ada ketidakberesan yang dilakukan bapak PJ gubernur, sehingga dari ketakutan itulah beliau meminta bantuan penyelamatan kepada dewan adat dan tokoh adat guna memasang badan di media dengan narasi narasi tak jelas dasarnya, “terangnya.
Oleh sebab itu, tambah Benyamin Boas Warikar, S.H selaku ketua pemuda Cendrawasih Papua Melanesia kota Sorong provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada parah demonstran di aksi kemarin itu keren dan sangat demokratis. (***)
