SORONG,HonaiPapua.Com, —Keluarga almarhum Letda Infanteri Jihad Ahmad Al Rasyid turun ke jalan di kawasan Taman DEO, sekitar Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (29/10/2026). Mereka mendesak pengungkapan fakta secara transparan, pembentukan tim investigasi independen, serta penegakan hukum yang adil atas kematian perwira muda TNI tersebut.
Aksi damai yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIT itu diikuti puluhan anggota keluarga dan kerabat almarhum. Aksi dikawal tokoh adat Suku Maya Raja Ampat, Fatra M. Soltief, bersama koordinator aksi Fahmi Macap, S.E.
Di tengah tuntutan yang disuarakan, keluarga menegaskan bahwa kematian Letda Jihad tidak boleh berakhir dengan pertanyaan yang tak terjawab. Mereka meminta pihak berwenang mengungkap secara terang kronologi kejadian, penyebab pasti kematian, hingga pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Kami dari pihak keluarga meminta keadilan untuk almarhum adik kami. Dia adalah putra asli Papua, yang baru pulang sekolah Militer dari Negara Rusia, ” tegas Sahril Wainsaf dalam orasinya.
Bagi keluarga, keadilan tidak cukup diwujudkan melalui penjelasan awal. Mereka menginginkan penyelidikan menyeluruh yang didukung bukti, dilakukan secara profesional, dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada keluarga maupun publik.
Lima Tuntutan Keluarga: Investigasi Independen hingga Proses Hukum
Dalam aksi tersebut, keluarga menyampaikan lima tuntutan utama sebagai bentuk desakan agar kematian Letda Jihad diusut secara serius dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertama, pembentukan tim investigasi independen. Keluarga meminta investigasi yang mampu mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Letda Infanteri Jihad Ahmad Al Rasyid.
Kedua, transparansi penyelidikan. Keluarga mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara jujur, adil, terbuka, dan komunikatif. Setiap perkembangan penting diharapkan disampaikan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi maupun ketidakpastian bagi keluarga.
Ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Keluarga menuntut siapa pun yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada bukti dan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran adat. Keluarga meminta persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran adat turut mendapat perhatian dan dibicarakan lebih lanjut setelah fakta serta rangkaian peristiwa terungkap.
Kelima, pelibatan lembaga adat dan representasi masyarakat Papua. Keluarga mengajak Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat Daya, DPRK Raja Ampat, DAS Maya Kalanafat, LMA Papua Barat Daya, Dewan Adat Papua, serta seluruh lembaga kultural di Tanah Papua untuk mengawal proses penyelidikan.
Keluarga berharap keterlibatan berbagai unsur tersebut dapat memperkuat pengawasan publik dan memastikan hak keluarga untuk memperoleh kejelasan tetap dihormati.
Penjelasan Awal Kopassus Jadi Sorotan, Keluarga Minta Fakta Dibuka
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Kopassus, Letda Jihad meninggal dunia akibat luka tembak dalam insiden di gudang senjata Grup 2 Kopassus, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 24 Oktober 2026.
Kepala Penerangan Kopassus, Kolonel Indra Mardianto, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi ketika seorang prajurit melakukan pengosongan senjata. Menurut keterangan itu, pistol tiba-tiba meletus dan pelurunya menembus ke arah pintu tempat Letda Jihad berada.
Penjelasan tersebut menjadi bagian dari informasi awal mengenai insiden yang merenggut nyawa perwira muda itu. Namun, keluarga menginginkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kejadian, termasuk mekanisme terjadinya tembakan, kronologi sebelum dan sesudah insiden, serta pertanggungjawaban berdasarkan hasil penyelidikan.
Bagi keluarga, keterbukaan menjadi hal penting untuk memastikan tidak ada fakta yang terabaikan. Mereka juga berharap kesimpulan investigasi nantinya disampaikan berdasarkan bukti yang terverifikasi, bukan spekulasi.
Usai Demo, Keluarga Bertemu Tim Investigasi Kopassus di Korem 181/PVT
Perkembangan penting terjadi setelah aksi damai berakhir. Berdasarkan pantauan HonaiPapua.Com di lapangan, pihak keluarga, termasuk anggota DPR Papua Barat Daya Syafruddin Sabonnama, diundang bertemu dengan Tim Investigasi Kopassus yang baru tiba dari Jawa.
Pertemuan berlangsung di Markas Korem 181/Praja Vira Tama (PVT), Kota Sorong, dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIT.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi keluarga untuk menyampaikan langsung aspirasi, keberatan, serta tuntutan mereka kepada tim investigasi. Namun, hingga informasi ini disusun, hasil maupun kesimpulan pertemuan belum disampaikan kepada publik.
Kehadiran tim investigasi di Sorong menjadi perkembangan yang mendapat perhatian keluarga. Meski demikian, mereka berharap langkah tersebut tidak berhenti pada pertemuan, melainkan ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang menyeluruh serta penyampaian hasil secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selama rangkaian kegiatan berlangsung, aparat Polresta Sorong Kota melakukan pengamanan. Wakapolresta, Kabag Ops, Kasat Lantas, serta puluhan personel kepolisian turut mengawal aksi hingga kegiatan berlangsung aman dan lancar.
Syafruddin Sabonnama Tegaskan Keluarga Siap Temui Presiden Prabowo
Desakan agar kasus tersebut mendapat perhatian serius juga disampaikan anggota DPR Papua Barat Daya, Syafruddin Sabonnama. Ia menegaskan bahwa keluarga akan terus memperjuangkan pengungkapan fakta dan keadilan bagi almarhum.
Bahkan, keluarga menyatakan siap membawa langsung persoalan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, apabila tuntutan mereka belum memperoleh kejelasan.
“Kami dari pihak keluarga akan tembus bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan tuntutan dari pihak keluarga,” tegas Syafruddin Sabonnama kepada awak media.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga menginginkan perhatian pada tingkat tertinggi pemerintahan apabila proses yang berjalan belum menjawab pertanyaan mereka.
Bagi keluarga, tuntutan ini bukan sekadar persoalan kehilangan anggota keluarga, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keterbukaan institusi, dan hak untuk mengetahui secara jelas bagaimana peristiwa yang merenggut nyawa Letda Jihad terjadi.
Keluarga Menunggu Hasil Investigasi, Publik Menanti Kepastian
Aksi di Taman DEO dan pertemuan dengan Tim Investigasi Kopassus menjadi dua perkembangan penting dalam upaya keluarga mencari kejelasan atas kematian Letda Infanteri Jihad Ahmad Al Rasyid.
Kini, perhatian tertuju pada sejauh mana proses investigasi mampu menjawab pertanyaan yang masih tersisa. Keluarga mengharapkan seluruh fakta dibuka secara transparan, dugaan pelanggaran diperiksa secara profesional, dan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Pesan yang disampaikan keluarga dalam aksi tersebut tegas: “Kebenaran harus diungkap, keadilan harus ditegakkan.”
Bagi keluarga Letda Jihad, keadilan tidak cukup dijanjikan. Keadilan harus dibuktikan melalui penyelidikan yang menyeluruh, keterbukaan hasil pemeriksaan, serta langkah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka berharap proses tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
HonaiPapua.Com akan terus memantau perkembangan investigasi dan langkah hukum terkait kasus ini. (pic)
