SORONG,HonaiPapua.Com, –Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak cukup hanya mengandalkan penindakan tegas. Pendekatan kemanusiaan, komunikasi persuasif, dan kepedulian terhadap masyarakat harus menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan keamanan yang berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Markas Polda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan program pembangunan pemerintah berjalan sesuai harapan.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.
Menurutnya, pendekatan dalam menangani persoalan keamanan di Papua harus tetap mengedepankan hati nurani, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Langkah tersebut diharapkan membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui upaya yang mengutamakan dialog dan kemanusiaan.
Dudung: Keamanan Harus Berjalan Seiring dengan Kesejahteraan
Dudung menjelaskan, kunjungannya ke Tanah Papua juga bertujuan memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait yang selama ini berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Dudung menekankan bahwa keamanan merupakan fondasi penting bagi pembangunan. Situasi yang kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, mengembangkan usaha, mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan taraf hidup keluarga.
Namun, upaya menjaga keamanan tidak boleh berhenti pada terciptanya situasi yang kondusif. Kehadiran negara juga harus dirasakan melalui pelayanan publik yang memadai dan pembangunan yang menjangkau masyarakat hingga kampung-kampung serta wilayah terpencil.
Karena itu, pemulihan keamanan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat harus menjadi bagian utama dari setiap upaya pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Kapolda Hengki Haryadi: Penanganan Keamanan Tidak Bisa Berjalan Sendiri-Sendiri
Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa menjaga stabilitas keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Hengki, berbagai langkah yang telah dilakukan dalam menjaga keamanan di Papua Barat Daya merupakan hasil kerja bersama sejumlah institusi dan elemen masyarakat.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menyebut dukungan tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat.
Hengki menegaskan, koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat agar penanganan gangguan keamanan berlangsung terpadu, terarah, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, stabilitas keamanan menjadi salah satu prasyarat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
TNI-Polri, BIN, dan Pemda Perkuat Sinergi
Penguatan sinergi TNI-Polri, Binda, dan pemerintah daerah menjadi salah satu agenda penting dalam koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk menyatukan langkah dalam menghadapi gangguan keamanan, memperkuat komunikasi, serta mendukung pemulihan kondisi sosial masyarakat.
Polda Papua Barat Daya juga menekankan pentingnya pendekatan soft approach, yakni komunikasi dan upaya persuasif, serta humanity approach atau pendekatan kemanusiaan dalam penanganan persoalan keamanan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat melengkapi langkah-langkah penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, kondisi sosial, dan kebutuhan warga di wilayah terdampak.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor juga diarahkan untuk memastikan pelayanan publik, aktivitas perekonomian, dan program pembangunan tetap berjalan. Dengan demikian, keamanan tidak hanya dipahami sebagai upaya mencegah gangguan, tetapi juga sebagai kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup dengan tenang dan memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
Kapolda Tekankan Profesionalisme dan Kedekatan dengan Masyarakat
Hengki turut menegaskan bahwa setiap personel Polri harus menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, pengabdian aparat negara harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara, disertai komitmen untuk memberikan perlindungan, pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif di Papua Barat Daya.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” kata Hengki.
Paparan Kamtibmas Libatkan TNI, BIN, dan Forkopimda
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Kapolda Hengki Haryadi memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
Rapat tersebut juga diisi paparan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing.
Koordinasi turut melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui pertemuan tersebut, seluruh unsur terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kasubbid Pid Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menyampaikan informasi terkait kunjungan Menko Polkam dan rangkaian koordinasi tersebut.
Keamanan Humanis, Pembangunan Harus Menjangkau Kampung
Pesan utama dari kunjungan Menko Polkam di Sorong menegaskan bahwa pemulihan keamanan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum tetap menjadi bagian dari tugas negara, tetapi pendekatan terhadap masyarakat juga harus memperhatikan komunikasi, kemanusiaan, dan upaya membangun kepercayaan.
Sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, serta tokoh masyarakat diharapkan tidak berhenti pada rapat koordinasi, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan.
Masyarakat di perkotaan hingga pelosok kampung perlu merasakan manfaat kehadiran negara, baik dalam bentuk perlindungan keamanan, pelayanan publik, akses pendidikan dan kesehatan, maupun pembangunan ekonomi.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, Papua Barat Daya diharapkan semakin aman, damai, dan sejahtera.
Polisi bersama masyarakat: menjaga keamanan dengan profesionalisme, membangun kepercayaan melalui kemanusiaan, dan memperkuat persatuan demi masa depan Papua yang lebih baik. (***)
