SORONG,HonaiPapua.com, –Polda Papua Barat Daya memperkuat kemitraan dengan insan pers untuk menjaga kualitas informasi publik sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Papua Barat Daya.
Komitmen itu mengemuka dalam silaturahmi Polda Papua Barat Daya bersama insan pers dari berbagai platform, baik media cetak, elektronik maupun online, yang digelar di Hotel Rilych Panorama, Kota Sorong, Sabtu (3/10/2026) malam.
Mengusung tema “Pena Pertama Penjaga Pilar Kamtibmas”, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara kepolisian dan pers untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan dipimpin Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Papua Barat Daya Kombes Pol. Satria A. Vibrianto, S.I.K., M.H., yang hadir mewakili Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., didampingi Kasubbid Pid Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare.
Dalam arahannya, Satria menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan semata-mata tugas kepolisian. Stabilitas keamanan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pers yang memiliki posisi strategis dalam membentuk ruang informasi publik.
Menurutnya, pers bukan hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan informasi yang beredar kepada masyarakat telah melalui proses jurnalistik yang mengedepankan fakta, verifikasi dan kepentingan publik.
“Di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi,” menjadi salah satu pesan penting yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola produksi dan konsumsi berita. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, namun persoalannya muncul ketika kecepatan publikasi tidak diikuti pemeriksaan fakta yang memadai.
Karena itu, prinsip akurasi, verifikasi, keberimbangan dan kehati-hatian dinilai menjadi fondasi penting dalam kerja jurnalistik.
Satria mengingatkan, informasi yang belum teruji kebenarannya tidak hanya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, tetapi juga dapat memperbesar persoalan sosial apabila dikonsumsi masyarakat tanpa konteks yang utuh.
Dalam kondisi tersebut, media massa memiliki peran penting sebagai salah satu benteng informasi publik.
Pemberitaan yang dibangun dari data dan fakta terverifikasi dapat membantu masyarakat melihat sebuah persoalan secara proporsional. Sebaliknya, informasi yang keliru atau tidak berimbang berpotensi menjadi pemicu keresahan dan gangguan kamtibmas.
Karena itu, pers diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat fungsi edukasi dan kontrol sosial.
Kemitraan Bukan Berarti Kehilangan Independensi
Di hadapan insan pers, Satria juga menekankan bahwa hubungan antara kepolisian dan media harus dibangun berdasarkan profesionalitas, keterbukaan dan penghormatan terhadap independensi masing-masing institusi.
Kepolisian memiliki mandat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara pers memiliki fungsi jurnalistik yang harus dijalankan berdasarkan prinsip dan etika profesi.
Dengan demikian, kemitraan kepolisian dan media tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang menghilangkan fungsi kontrol pers.
Sebaliknya, hubungan tersebut harus menjadi ruang komunikasi publik yang sehat, di mana masing-masing pihak tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara proporsional.
Terlebih di Papua Barat Daya, berbagai isu sosial dan keamanan memiliki tingkat sensitivitas yang membutuhkan penyampaian informasi secara cermat.
Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara kepolisian dan media dinilai dapat mempersempit ruang berkembangnya informasi yang tidak akurat sekaligus memberikan masyarakat akses terhadap informasi yang jelas dan terukur.
Pers Didorong Perkuat Profesionalisme
Dalam kesempatan itu, insan pers juga didorong terus meningkatkan kapasitas profesional dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi dan penyediaan informasi publik.
Fungsi tersebut akan memiliki dampak besar apabila dijalankan secara independen, berbasis fakta dan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Pertemuan Polda Papua Barat Daya bersama insan pers diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal penguatan komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif antara kepolisian dan media.
Sebab, di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga ketenangan masyarakat.
Melalui kemitraan yang profesional, Polda Papua Barat Daya dan insan pers diharapkan mampu membangun ekosistem informasi yang sehat, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, berimbang dan dapat dipercaya.
Pada akhirnya, informasi yang kredibel bukan sekadar kebutuhan publik, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Papua Barat Daya. (pic)
