Sorong Selatan,Honaipapua.com, –Aktivis dan intelektual masyarakat adat, Ferry Onim, melontarkan kritik tajam terhadap Bupati Sorong Selatan menyusul pertemuan yang dilakukan dengan Menteri Pertanian di Jakarta dalam rangka membahas berbagai agenda pembangunan dan investasi sektor pertanian.
Menurut Onim, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus melakukan lobi-lobi investasi di tingkat pusat, tetapi juga memperhatikan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan.
“Bupati jangan hanya bolak-balik Jakarta untuk membahas investasi, sementara berbagai persoalan masyarakat adat di daerah belum diselesaikan. Jika ingin menyiapkan lahan untuk program pertanian atau investasi, siapkan lahan pribadi dan jangan mengorbankan tanah adat masyarakat,” tegas Onim.
Ia mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki kepala daerah tidak digunakan untuk membuka ruang masuknya investasi yang berpotensi mengancam wilayah adat dan ruang hidup masyarakat lokal.
Selain itu, Onim juga menyoroti transparansi pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang menurutnya hingga kini belum dirasakan secara jelas oleh masyarakat adat, khususnya dari suku Kaiso dan Iwaro.
“DBH sawit itu sampai sekarang masyarakat adat tidak tahu ke mana arahnya dan bagaimana pemanfaatannya. Pemerintah harus membuka informasi secara transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya DBH sawit, Onim juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan dana reboisasi hutan serta berbagai persoalan lingkungan yang dinilai belum mendapat penanganan optimal.
Menurutnya, masyarakat juga belum mengetahui secara jelas program prioritas pemerintah daerah yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
“Kami ingin tahu program apa yang benar-benar menjadi prioritas untuk masyarakat. Sampai hari ini publik belum mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan yang dijalankan,” katanya.
Onim juga menyinggung penolakan masyarakat Imekko terhadap program Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai aspirasi masyarakat perlu menjadi perhatian utama pemerintah sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Onim mengingatkan Bupati Sorong Selatan agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa masyarakat siap menyampaikan protes apabila kebijakan pemerintah dianggap merugikan kepentingan masyarakat.
Dalam kritiknya, Onim turut menyoroti kondisi pembangunan Kabupaten Sorong Selatan yang menurutnya belum menunjukkan kemajuan signifikan meski daerah tersebut telah berusia sekitar 23 tahun sejak dimekarkan.
“Kalau dilihat dari jauh, nama Sorong Selatan terlihat besar dan indah. Namun ketika datang langsung ke daerah ini, kondisinya masih seperti daerah yang baru dipersiapkan menjadi kabupaten. Banyak sektor pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius,” ungkapnya.
Ia juga menilai fungsi kontrol sosial dari kalangan intelektual dan masyarakat sipil di Sorong Selatan perlu diperkuat agar pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Onim, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol yang penting dalam sistem demokrasi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak takut menyampaikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Selain masyarakat, Onim juga meminta DPRD Kabupaten Sorong Selatan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.
“DPR harus aktif mengawasi realisasi visi dan misi Bupati karena itu merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya.
Sebagai aktivis masyarakat adat, Onim menegaskan dirinya akan terus mengawal isu pembangunan, lingkungan hidup, dan perlindungan hutan adat agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal.
“Kami tidak akan diam. Fungsi kontrol harus tetap berjalan agar pembangunan di Sorong Selatan benar-benar berpihak kepada masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dan hutan adat,” pungkasnya. (pic)
