SORONG,Honaipapua.com, –Persoalan tanah ulayat yang kerap memicu sengketa dan konflik di Tanah Papua menjadi perhatian serius berbagai pemangku kepentingan. Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sekaligus dialog bersama para pemangku kepentingan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kegiatan berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Rabu (18/11/2026), pukul 08.40 WIT.
Kasubbid Pid Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan kehadiran Kapolda dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap perlindungan hak masyarakat adat, penguatan kepastian hukum, serta upaya mencegah potensi konflik pertanahan di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Hengki Haryadi menegaskan bahwa tanah ulayat di Papua bukan sekadar aset atau sebidang tanah, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, martabat, sejarah, dan kehidupan masyarakat hukum adat yang wajib dihormati serta dilindungi.
Menurut Kapolda, persoalan tanah ulayat masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian bersama. Berbagai persoalan, mulai dari tumpang tindih klaim kepemilikan, perbedaan batas wilayah adat, tuntutan kompensasi, hingga pemalangan fasilitas umum dan lokasi pembangunan, berpotensi memicu konflik apabila tidak ditangani secara tepat.
Karena itu, Kapolda menilai kehadiran Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sekaligus menghadirkan kepastian hukum melalui penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat.
Melalui pengadministrasian yang tertib dan transparan, batas-batas wilayah adat diharapkan menjadi lebih jelas, potensi sengketa dapat diminimalkan, serta tersedia basis data pertanahan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat adat, maupun pihak-pihak berkepentingan.
Kapolda juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum formal. Diperlukan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, serta menghormati kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Papua.
Ia menegaskan, kebijakan pertanahan harus mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai fondasi pembangunan daerah.
Kapolda pun mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan kegiatan diseminasi dan dialog tersebut sebagai momentum memperkuat kesepahaman antara hukum negara dan hukum adat, sehingga perlindungan hak masyarakat adat, kepastian hukum, dan pembangunan di Papua Barat Daya dapat berjalan beriringan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa tanah ulayat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, kehidupan, sejarah, dan nilai-nilai tradisi masyarakat adat di Tanah Papua.
Ia mengakui persoalan tanah ulayat masih kerap menimbulkan persinggungan antara masyarakat adat dengan investor maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, diperlukan pengadministrasian tanah ulayat secara tertib, transparan, dan berkesinambungan untuk melindungi hak masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian hukum.
Wakil Gubernur juga mengharapkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan masyarakat adat. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta organisasi terkait diharapkan turut berperan sebagai pengawal sekaligus mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., QCRO., menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap perlindungan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sejak 2021 sebagai langkah awal membangun administrasi pertanahan yang lebih tertata.
Rezka menegaskan, tidak ada niat menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara. Sebaliknya, langkah yang dilakukan pemerintah bertujuan membangun sinergi antara hukum adat dan sistem hukum pertanahan nasional.
Ia juga menjelaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat merupakan hak masyarakat adat, bukan kewajiban. Langkah tersebut memiliki empat manfaat utama, yakni memberikan kepastian hukum, melindungi aset masyarakat adat, mencegah sengketa dan konflik pertanahan, serta menghindari hilangnya tanah ulayat.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa persoalan pertanahan masih sering menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.
Menurutnya, diperlukan pembaruan sistem administrasi dan pengelolaan pertanahan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan menjadi hal penting agar setiap aturan tetap memperhatikan hak, kepentingan, dan nilai-nilai adat yang berlaku.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi Ir. Deni Santo, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng., Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal B. Wijnarko, A.Ptnh., M.M., QCRO., serta sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN.
Kapolda Papua Barat Daya hadir bersama Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P., Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H., Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H., dan Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K.
Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat, unsur TNI, Kejaksaan, DPD RI, DPR Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, BP3OKP, para bupati dan wali kota, akademisi Universitas Papua, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan Kapolda Papua Barat Daya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Papua, pembacaan doa, serta sambutan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, dialog bersama para pemangku kepentingan, penyerahan plakat, foto bersama, dan penutupan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, sekaligus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan pertanahan.
Kehadiran Kapolda Papua Barat Daya menjadi bagian dari komitmen Polri untuk mendukung penyelesaian persoalan pertanahan yang mengedepankan hukum, dialog, pendekatan humanis, serta penghormatan terhadap kearifan lokal.
Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat adat, kepastian hukum, dan pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dalam suasana aman, damai, dan berkeadilan.
Polisi Bersama Masyarakat.
