SORONG,HonaiPapua.com, –Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan tanah seluas 10 hektare untuk mendukung pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat Daya. Di tengah dukungan pembangunan tersebut, Kapolda Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi institusinya, yakni jumlah personel yang baru mencapai sekitar 42 persen dari kebutuhan organisasi.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan sertifikat tanah di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (14/10/2026).
Kasubbid Pid Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menyampaikan bahwa hibah tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan Polri dan peningkatan pelayanan keamanan serta ketertiban masyarakat di Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kepolisian akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berupaya bersama Polda untuk mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan fiskal,” ujar Elisa Kambu.
Gubernur juga mengungkapkan adanya aspirasi Bupati Sorong terkait kemungkinan pemanfaatan kembali markas Polres yang sedang dibangun apabila Polda Papua Barat Daya nantinya berpindah ke lokasi baru. Namun, rencana tersebut masih sebatas wacana dan akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Selain pembangunan fisik, penyelesaian administrasi peralihan hak atas tanah juga menjadi perhatian agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong. Ia menegaskan, penguatan sarana kepolisian harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Personel Baru 42 Persen, Polda Usulkan Naik Tipe A
Kapolda mengungkapkan, Polda Papua Barat Daya saat ini baru memenuhi sekitar 42 persen dari daftar susunan personel (DSP) sebanyak 9.000 personel. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan keamanan di wilayah yang memiliki karakteristik dan persoalan tersendiri.
“Polda Papua Barat Daya saat ini baru memenuhi sekitar 42 persen dari daftar susunan personel (DSP) yang berjumlah 9.000 personel. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” ungkap Hengki.
Menurutnya, kompleksitas persoalan keamanan, keberadaan garnisun militer besar, serta posisi strategis Papua Barat Daya sebagai pintu gerbang ekonomi Papua menjadi pertimbangan penting dalam memperkuat kapasitas organisasi. Karena itu, usulan peningkatan status Polda Papua Barat Daya menjadi Polda Tipe A turut menjadi perhatian.
Kapolda juga menyampaikan bahwa dukungan anggaran pembangunan Mako Polda dan rumah sakit telah disiapkan untuk tahun mendatang. Selanjutnya, pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan pengembangan Satuan Brimob akan dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan.
Tak hanya memperkuat infrastruktur dan personel, Polda Papua Barat Daya juga merencanakan pengembangan tourism police atau polisi pariwisata untuk mendukung keamanan kawasan wisata dan memberikan rasa aman kepada wisatawan.
Hengki menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan penerapan community policing atau pemolisian masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi yang kondusif.
Hibah tanah 10 hektare dari Pemerintah Kabupaten Sorong menjadi salah satu langkah untuk mendukung pembangunan Mako Polda Papua Barat Daya. Namun, penguatan kelembagaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan dan gedung, melainkan juga pemenuhan kebutuhan personel, dukungan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.
Polisi Bersama Masyarakat.
