SORONG,Honaipapua.com, –Persoalan sengketa tanah, dugaan mafia tanah, hingga tumpang tindih sertifikat menjadi perhatian serius Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya. Untuk mengantisipasi potensi konflik agraria sekaligus memperkuat kepastian hukum, Polda Papua Barat Daya resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Selasa (17/11/2026), pukul 10.00 hingga 12.00 WIT.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis kedua institusi dalam memperkuat koordinasi, khususnya menghadapi berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
Tidak hanya di tingkat Polda, kerja sama tersebut juga diperluas hingga tingkat kewilayahan melalui penandatanganan PKS antara para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Papua Barat Daya dengan masing-masing Kepala Kantor Pertanahan.
Dalam sambutannya, Kapolda Hengki Haryadi menegaskan bahwa persoalan pertanahan di Papua Barat Daya memiliki kompleksitas tersendiri karena berkaitan erat dengan sejarah, adat istiadat, identitas, serta hak-hak masyarakat adat yang wajib dihormati dan dilindungi.
Menurutnya, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi yang dapat diukur berdasarkan nilai materi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, historis, dan identitas bagi masyarakat, terutama masyarakat adat di Tanah Papua.
Karena itu, setiap persoalan pertanahan harus ditangani secara cermat, profesional, transparan, dan mengedepankan pendekatan humanis.
Kapolda mengingatkan bahwa sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, hingga dugaan penyalahgunaan administrasi pertanahan apabila tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Tiga Fokus Utama Kerja Sama Polda dan BPN
Kapolda menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebatas seremoni penandatanganan dokumen. Harus ada langkah konkret dan berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Pertama, pencegahan dan deteksi dini konflik pertanahan.
Polda mendorong identifikasi sejak awal terhadap setiap persoalan agraria yang berpotensi menimbulkan konflik. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi, serta dialog dengan para pihak yang berkepentingan.
Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dinilai penting agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat.
Kedua, penegakan hukum dan pemberantasan mafia tanah.
Polda Papua Barat Daya berkomitmen mendukung pemberantasan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, hingga penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat maupun negara.
Kapolda menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, pengamanan dan kepastian hukum aset negara.
Kapolda juga menyoroti pentingnya inventarisasi serta percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah milik negara, khususnya aset yang berada dalam penguasaan institusi Polri.
Langkah tersebut diperlukan agar seluruh aset negara memiliki legalitas yang jelas, tertib administrasi, serta terlindungi dari potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
Lebih lanjut, Kapolda menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran agar segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing.
Ia berharap, melalui sinergi yang intensif, berbagai persoalan pertanahan dapat dipetakan secara komprehensif dan ditangani secara terpadu dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik, memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif.
“Kerja sama strategis antara Polda Papua Barat Daya dan BPN ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik agraria di tengah masyarakat, mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum, serta mengamankan aset-aset negara secara tertib dan memiliki kepastian hukum. Sinergi ini juga menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kompol Jenny.
Ia menambahkan, Bidhumas Polda Papua Barat Daya akan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan dan upaya kepolisian dalam membangun kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H.; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO; serta sejumlah Pejabat Utama Polda Papua Barat Daya dan pejabat administrator di lingkungan BPN.
Dari jajaran Polda Papua Barat Daya hadir Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P.; Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. T. P. Manurung, S.I.K., M.H.; Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H.; serta Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., yang mewakili Kapolresta Sorong Kota.
Turut hadir Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H.; Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H.; Kapolres Tambrauw AKBP Eddwar Martua Pandjaitan, S.I.K., M.H.; dan Kapolres Maybrat AKBP Jandry Denny Sairlela, S.I.K., M.M.
Melalui kerja sama ini, Polda Papua Barat Daya dan BPN menegaskan komitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme pelayanan, serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara adil dan sesuai ketentuan hukum.
Penandatanganan PKS yang berlangsung aman, tertib, dan lancar tersebut diharapkan menjadi fondasi kerja sama berkelanjutan antara Polri dan BPN dalam memberikan perlindungan hak masyarakat, menjaga aset negara, serta mencegah konflik agraria di Papua Barat Daya.
Polisi Bersama Masyarakat.
