SORONG,HonaiPapua.com, –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti masih rentannya tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya terhadap praktik korupsi. Sejumlah sektor strategis, mulai dari pengelolaan anggaran, hibah, pokok pikiran (pokir) anggota DPR Papua Barat Daya hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ), menjadi perhatian serius lembaga antirasuah tersebut.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) pencegahan tindak pidana korupsi yang digelar KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), serta BPKP Perwakilan Papua Barat Daya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada KPK maupun pemerintah daerah. Diperlukan sinergi lintas lembaga agar pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif.
Menurut Maruli, salah satu perhatian KPK adalah hasil Monitoring Center for Prevention (MCP/MCSP) tahun 2025 yang dinilai belum menunjukkan capaian memuaskan. Kondisi tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan secara serius.
“Fokus KPK, khususnya kami di Korsup, adalah mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami berangkat dari beberapa indikator, di antaranya MCSP tahun 2025 yang nilainya masih belum terlalu baik. Oleh karena itu, melalui rakor ini kita ingatkan agar ada perubahan atau peningkatan,” kata Maruli Tua.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), indeks integritas Papua Barat Daya masih berada pada kategori rentan korupsi.
Hasil pemetaan tersebut menunjukkan sejumlah sektor, seperti pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aparatur sipil negara (ASN), masih membutuhkan pembenahan dan pengawasan lebih ketat.
Maruli menilai kondisi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru harus menjadi momentum membangun fondasi pemerintahan yang bersih sejak awal, bukan justru membuka ruang bagi tumbuhnya praktik penyimpangan.
“Kalau di-breakdown dari rincian hasil survei, pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, manajemen ASN dan lain-lain rata-rata masih rentan korupsi. Di tengah provinsi yang masih dalam tahap persiapan dan pembangunan fondasi ini, menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah bersama sehingga ke depan terbentuk fondasi pemerintahan daerah yang kuat, bersih, dan antikorupsi,” tegasnya.
Hibah dan Pokir DPRP Diminta Dikawal Ketat
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian KPK adalah pengelolaan dana hibah dan pokok pikiran anggota DPR Papua Barat Daya. Maruli mengingatkan bahwa kedua instrumen tersebut harus diawasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran hingga pertanggungjawaban.
Menurutnya, pengelolaan hibah dan pokir yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran serta menghilangkan tujuan utama penggunaan uang negara untuk kepentingan masyarakat.
“Untuk hibah dan pokir perlu diawasi dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran sampai pertanggungjawaban. Semuanya harus benar-benar tepat sasaran berdasarkan regulasi dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi pelayanan publik di provinsi ini,” ujarnya.
KPK juga menaruh perhatian terhadap sektor pengadaan barang dan jasa yang dinilai memiliki potensi risiko korupsi cukup tinggi. Praktik suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan dalam proses pengadaan menjadi ancaman yang harus dicegah sejak dini.
Maruli menegaskan, seluruh pihak harus memastikan APBD yang telah ditetapkan benar-benar direncanakan dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Yang paling penting terkait pengadaan barang dan jasa karena sektor ini memang potensial. Kami bersama-sama berkomitmen menghindari berbagai risiko dan bentuk korupsi, terutama yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, termasuk potensi praktik suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan dalam PBJ dan hibah,” katanya.
Ketua DPRP: Fungsi Pengawasan Harus Dijalankan
Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Sagrim, menyambut baik langkah KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui koordinasi lintas lembaga.
Ia menegaskan DPR Papua Barat Daya memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan dengan tetap berpedoman pada seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Kami di DPR Provinsi memiliki tiga fungsi, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Kita tetap mengacu kepada seluruh ketentuan aturan yang ada. Hari ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK, khususnya KoorSus V. Ini menjadi perhatian bersama, terutama dalam proses perencanaan yang telah menjadi atensi,” ujar Ortis.
Gubernur Elisa Kambu: Jika Ada Temuan, Silakan Diproses Hukum
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan rakor bersama KPK menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban anggaran.
Ia menyebut pemerintah provinsi telah menerima sejumlah evaluasi dari KPK terkait tata kelola keuangan dan pemanfaatan seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk dana transfer ke daerah (TKD).
Menurut Elisa, evaluasi tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan.
“Kami telah mendapat evaluasi terhadap proses yang selama ini sudah kita jalankan bersama-sama. Kami bersyukur ada kesempatan ini karena kita terus berupaya memperbaiki tata kelola, terutama untuk semua sumber dana, TKD maupun pendapatan di Papua Barat Daya. Teman-teman dari Korsup memberikan evaluasi terhadap proses yang selama ini kita jalani,” terang Elisa.
Menanggapi adanya sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang terseret kasus korupsi dan sedang menjalani proses hukum, Elisa menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Ia mempersilakan aparat penegak hukum menjalankan proses hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana.
“Kita semua tetap patuh pada asas dan aturan yang berlaku. Silakan prosesnya tetap dijalankan. Kita tetap terbuka jika memang aparat penegak hukum melihat adanya tindak korupsi. Sepanjang itu memenuhi kriteria, tetap diproses sesuai hukum,” tegas Elisa Kambu.
Rakor tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepahaman dan komitmen bersama untuk mengoordinasikan serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi.
Melalui komitmen tersebut, KPK berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama DPRP dan seluruh mitra terkait tidak hanya berhenti pada pertemuan dan penandatanganan kesepakatan, tetapi benar-benar melakukan pembenahan nyata terhadap tata kelola pemerintahan.
Pasalnya, integritas pengelolaan APBD, hibah, pokir dan pengadaan barang dan jasa akan menjadi salah satu penentu terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi di Provinsi Papua Barat Daya. (***)
