SORONG,Honaipapua.com, –Komunitas Jurnalis Orang Asli Papua (KJ-OAP) Raja Ampat mendesak Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong, James Burung. Desakan ini muncul menyusul belum terakomodasinya wartawan Orang Asli Papua (OAP) dalam skema kerja sama publikasi Pemerintah Kota Sorong.
Bahkan, KJ-OAP meminta Wali Kota tidak menutup kemungkinan mengambil langkah evaluasi jabatan hingga pencopotan Kepala Dinas Kominfo apabila hasil pemeriksaan objektif membuktikan adanya kelemahan mendasar dalam pelaksanaan tugas, ketidakefektifan kebijakan, maupun persoalan tata kelola kemitraan media.
Desakan tegas tersebut disampaikan Sekretaris KJ-OAP, Jhon L. Warpinggon, Minggu (15/11/2026). Ia menilai, persoalan kemitraan media di lingkungan Pemkot Sorong tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi atau teknis penentuan perusahaan pers yang menjadi mitra pemerintah.
Menurut Warpinggon, persoalan ini menyangkut komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pemberdayaan Orang Asli Papua, khususnya dalam membuka ruang partisipasi dan kesempatan ekonomi bagi wartawan serta perusahaan pers milik OAP.
“Keberpihakan terhadap Orang Asli Papua tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan politik atau komitmen normatif. Harus ada bukti nyata dalam kebijakan, distribusi kesempatan, perluasan akses ekonomi, serta keterlibatan OAP dalam pembangunan daerah,” demikian penegasan sikap KJ-OAP.
Ia menegaskan, wartawan OAP merupakan bagian dari sumber daya manusia profesional yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan kontribusi strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus menghadirkan mekanisme kemitraan media yang terbuka, objektif, proporsional, dan berkeadilan, tanpa mengabaikan standar profesionalitas serta ketentuan perundang-undangan tentang pers.
KJ-OAP Pertanyakan Transparansi Seleksi Media Mitra
KJ-OAP secara khusus mendesak Wali Kota Sorong memerintahkan evaluasi terhadap seluruh mekanisme kemitraan media yang dikelola Dinas Kominfo Kota Sorong.
Evaluasi tersebut harus mencakup keterbukaan persyaratan administrasi, prosedur pendaftaran dan seleksi, indikator penilaian kelayakan perusahaan pers, dasar penetapan media mitra, hingga mekanisme perencanaan serta distribusi anggaran kerja sama publikasi.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, sejumlah kalangan pers telah mempertanyakan mekanisme akomodasi perusahaan media yang mengajukan dokumen administrasi, tetapi tidak seluruhnya memperoleh kesempatan menjalin kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.
KJ-OAP menilai, apabila keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan tidak terakomodasinya sejumlah media, maka pemerintah wajib memberikan penjelasan yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penetapan media mitra harus memiliki kriteria yang jelas, konsisten, serta dapat diverifikasi. Jangan sampai mekanisme yang tidak transparan justru memunculkan persepsi diskriminasi, ketidaksetaraan perlakuan, dan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan kemitraan.
James Burung Diminta Buka Dasar Penetapan Media Mitra
Dalam pernyataannya, KJ-OAP secara khusus meminta Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung, memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai landasan kebijakan, dasar pertimbangan, serta indikator yang digunakan dalam menentukan perusahaan pers sebagai mitra publikasi pemerintah daerah.
Penjelasan tersebut juga harus menjawab sejauh mana pemberdayaan wartawan dan perusahaan pers milik Orang Asli Papua menjadi bagian dari perencanaan, perumusan, hingga implementasi program kerja Dinas Kominfo.
Bagi KJ-OAP, evaluasi terhadap seorang kepala dinas tidak boleh hanya sebatas pemeriksaan administrasi dan pencapaian target kegiatan. Lebih dari itu, harus menyentuh substansi kebijakan, kualitas pelayanan informasi publik, efektivitas program, serta kemampuan institusi membangun tata kelola komunikasi pemerintahan yang inklusif, transparan, dan partisipatif.
KJ-OAP juga mengingatkan bahwa kemitraan pemerintah dengan perusahaan pers harus dibangun berdasarkan prinsip profesionalitas, independensi, objektivitas, transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Kemitraan media tidak boleh berubah menjadi instrumen ketergantungan yang berpotensi membatasi kebebasan pers, apalagi sampai memengaruhi independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Wali Kota Diminta Jangan Abaikan Aspirasi Wartawan OAP
KJ-OAP berharap Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan tidak membiarkan polemik kemitraan media berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pemerintah Kota Sorong juga didorong membuka ruang dialog konstruktif bersama organisasi pers dan perusahaan media untuk mengklarifikasi berbagai persoalan, mengevaluasi mekanisme yang berlaku, serta merumuskan solusi berdasarkan prinsip keadilan, kepastian prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut KJ-OAP, pemberdayaan Orang Asli Papua tidak boleh berhenti pada retorika politik maupun dokumen perencanaan pembangunan. Komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan afirmatif yang terukur, perluasan akses ekonomi dan profesional, serta pelibatan nyata masyarakat asli Papua dalam proses pembangunan.
Sebab, keberhasilan pembangunan di Tanah Papua tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun capaian fisik pemerintahan. Pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan publik mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mendorong kemandirian ekonomi, memperluas ruang partisipasi, dan menjamin keadilan sosial bagi masyarakat asli Papua.
KJ-OAP menegaskan, keberpihakan terhadap wartawan OAP bukan berarti mengesampingkan profesionalitas ataupun mengabaikan standar kelayakan perusahaan pers.
Sebaliknya, keberpihakan harus diwujudkan melalui sistem kemitraan yang transparan, memberikan kesempatan secara adil, serta memastikan kapasitas dan kompetensi insan pers OAP memperoleh ruang yang setara dalam ekosistem informasi dan pembangunan daerah.
Kini, publik menanti langkah konkret Wali Kota Sorong dalam merespons desakan tersebut. Evaluasi terbuka terhadap Dinas Kominfo diharapkan menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kemitraan media, sekaligus membuktikan bahwa komitmen pemberdayaan Orang Asli Papua benar-benar diwujudkan melalui kebijakan, bukan sekadar janji. (***)
