JAKARTA,Honaipapua.com, —Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI memperkuat sinergi untuk menjaga ketahanan nasional di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), hingga ancaman perang kognitif yang semakin kompleks.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus mendorong peran pers dalam membangun wawasan kebangsaan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Turut mendampingi jajaran pengurus PWI Pusat, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamaji, serta Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu.
Kerja sama PWI dan Lemhannas mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan dan pelatihan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Selain itu, kedua lembaga sepakat memperkuat pertukaran informasi dan narasumber, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, serta berbagai bidang kerja sama lain yang dinilai relevan dan disepakati bersama.
PWI: Pers Punya Peran Strategis Menjaga NKRI
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik penandatanganan MoU tersebut. Menurutnya, kerja sama PWI dengan Lemhannas bukanlah sesuatu yang baru, melainkan bentuk pembaruan dari kolaborasi yang telah berjalan selama bertahun-tahun.
“Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama,” kata Akhmad Munir.
Ia menjelaskan, selama ini sejumlah anggota PWI, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengikuti berbagai program yang diselenggarakan Lemhannas, termasuk pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dengan durasi tiga hingga enam bulan.
Menurut Akhmad Munir, kolaborasi tersebut penting untuk terus dilanjutkan karena tantangan terhadap ketahanan nasional kini semakin beragam. Tidak hanya menyangkut persoalan keamanan, tetapi juga perkembangan teknologi informasi dan dinamika geopolitik global.
“Kami tentu akan terus melakukan kolaborasi ini karena kami sadar betul bahwa tantangan terhadap ketahanan negara itu harus terus dijaga,” ujarnya.
Akhmad Munir menilai, tantangan tersebut membutuhkan pemahaman dan sikap yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan, terutama di kalangan wartawan dan komunitas pers.
Pasalnya, pers memiliki posisi strategis dalam memproduksi sekaligus mendistribusikan informasi kepada masyarakat luas.
“Khususnya oleh wartawan, komunitas pers agar penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaannya harus terus dikuatkan, bahkan harus terus ditularkan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, kebebasan pers harus tetap berjalan dalam koridor jurnalisme yang bertanggung jawab. Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan, kata dia, harus turut menjaga persatuan, keutuhan NKRI, serta merawat keberagaman bangsa.
“Kita bekerja dalam koridor jurnalisme, di mana memproduksi dan mendistribusi berita. Sehingga berita-berita yang kita produksi, berita-berita yang kita siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan, keragaman bangsa Indonesia ini agar betul-betul menjadi bangsa yang tahan dan kuat,” tuturnya.
Lemhannas Ingatkan Ancaman Tak Lagi Sekadar Perang Militer
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer.
Menurutnya, ketahanan nasional merupakan kekuatan yang dibangun dari berbagai aspek, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya hingga demografi.
“Kita menyampaikan ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita,” ujar Ace.
Ia menekankan, membangun ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Karena itu, kerja sama dengan berbagai institusi, termasuk PWI sebagai organisasi profesi wartawan, menjadi penting untuk menghadapi perubahan zaman.
Ace juga mengingatkan adanya bentuk ancaman baru yang tidak selalu hadir dalam bentuk perang fisik atau militer.
Salah satunya adalah perang kognitif, yakni upaya memengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara masyarakat dalam melihat suatu persoalan.
Perkembangan kecerdasan buatan (AI), algoritma media digital, dan derasnya arus informasi membuat masyarakat semakin rentan menerima informasi tanpa melakukan verifikasi secara kritis.
Karena itu, menurut Ace, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang beredar.
“Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai,” tuturnya.
Pers Dituntut Jadi Benteng Informasi
Kerja sama PWI dan Lemhannas ini menjadi semakin relevan di tengah perubahan lanskap informasi. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menghasilkan berita yang cepat dan akurat, tetapi juga memahami dampak informasi terhadap kehidupan sosial dan ketahanan nasional.
Melalui MoU tersebut, PWI dan Lemhannas diharapkan dapat memperkuat kapasitas wartawan dalam memahami nilai-nilai kebangsaan sekaligus meningkatkan kontribusi pers sebagai bagian penting dari ekosistem demokrasi.
Di tengah banjir informasi, disinformasi, perkembangan AI, dan perang narasi di ruang digital, pers diharapkan mampu menjadi salah satu benteng informasi yang menjaga masyarakat tetap kritis, rasional, dan tidak mudah terprovokasi.
Dengan demikian, kolaborasi PWI dan Lemhannas bukan sekadar kerja sama kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan bangsa melalui informasi yang sehat, jurnalisme yang bertanggung jawab, serta nilai-nilai kebangsaan yang terus hidup di tengah masyarakat. (***)
