SORONGHonaipapua.com, – Ketua DPD KNPI Kota Sorong, John Malibela, menegaskan komitmen organisasi kepemudaan tersebut untuk mendukung sekaligus mengawal agenda pembangunan Pemerintah Kota Sorong di bawah kepemimpinan Wali Kota Septinus Lobat dan Wakil Wali Kota H. Ansar Karim. Menurutnya, pembangunan daerah merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
John menilai karakter Kota Sorong yang plural dan dinamis membutuhkan paradigma pembangunan yang inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kerangka tersebut, pemuda harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas untuk memberikan gagasan, inovasi, serta kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sejumlah sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, penerangan publik, dan penataan kawasan. Namun, setiap kebijakan menurutnya perlu diperkuat melalui perencanaan berbasis data, indikator kinerja yang terukur, pengelolaan anggaran yang efektif, serta evaluasi secara berkala.
John menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintah tidak berarti membenarkan seluruh kebijakan. Dalam prinsip good governance, dukungan dan kontrol publik merupakan dua instrumen yang dapat berjalan beriringan untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah proyek atau infrastruktur yang terealisasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Indikator pembangunan perlu mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan akses, efektivitas penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Terkait persoalan banjir, John mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembenahan kanal dan drainase di sejumlah kawasan. Namun, ia menilai persoalan tersebut membutuhkan pendekatan terpadu yang mencakup tata ruang, kapasitas drainase, sedimentasi, perubahan penggunaan lahan, kawasan resapan, pengelolaan sampah, dan sistem aliran air.
Karena itu, efektivitas pengendalian banjir tidak cukup dinilai berdasarkan panjang atau jumlah infrastruktur yang dibangun. Pemerintah perlu menggunakan indikator yang lebih substantif, seperti penurunan frekuensi banjir, luas wilayah terdampak, tinggi dan durasi genangan, serta memastikan pemeliharaan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan.
Pada sektor pendidikan, KNPI mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota Sorong terhadap pembangunan sumber daya manusia. John menilai pendidikan merupakan investasi strategis jangka panjang yang harus diarahkan tidak hanya pada pembangunan fasilitas, tetapi juga peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik.
Ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, penguatan literasi dan numerasi, serta peningkatan kualitas hasil belajar. Menurutnya, keberhasilan kebijakan pendidikan harus diukur melalui indikator yang jelas agar investasi pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kapasitas dan daya saing generasi muda Kota Sorong.
Di bidang lingkungan hidup, John mendukung upaya mewujudkan Kota Sorong yang bersih, hijau, aman, nyaman, dan layak huni. Menurutnya, agenda tersebut membutuhkan pengelolaan sampah yang sistematis, penyediaan infrastruktur lingkungan, edukasi publik, perubahan perilaku masyarakat, serta pengawasan yang konsisten.
Ia juga mengapresiasi pembangunan penerangan jalan di sejumlah kawasan karena memiliki fungsi strategis terhadap keselamatan lalu lintas, keamanan lingkungan, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Namun, pembangunan tersebut perlu disertai sistem pemeliharaan dan dukungan anggaran agar manfaatnya dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam konteks masyarakat adat, John menilai hubungan konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat adat perlu terus diperkuat. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat harus diwujudkan melalui kepastian hukum, perlindungan hak, akses ekonomi, serta ruang partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
John juga menegaskan bahwa identitas sebagai putra daerah harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan Kota Sorong. Namun, kontribusi tersebut tetap harus berlandaskan profesionalisme, kompetensi, objektivitas, integritas, kesetaraan, dan kepentingan publik.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI Kota Sorong mendorong pemuda mengambil peran lebih aktif melalui inovasi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya manusia, kegiatan sosial, serta partisipasi dalam proses demokrasi dan kebijakan publik.
John menilai kritik masyarakat merupakan bagian integral dari demokrasi dan tidak semestinya dipersepsikan sebagai permusuhan politik. Kritik yang objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi justru dapat menjadi mekanisme koreksi untuk meningkatkan kualitas kebijakan, pelayanan publik, dan kinerja pemerintahan.
Karena itu, KNPI mendorong Pemerintah Kota Sorong membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemuda, masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media, dan kelompok masyarakat lainnya. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dinilai penting untuk memperkuat legitimasi sosial dan memastikan kebijakan pembangunan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
John menegaskan KNPI Kota Sorong siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Sorong dalam mengawal agenda pembangunan Lobat–Ansar. Dukungan tersebut akan berjalan bersama partisipasi dan pengawasan publik yang konstruktif, dengan orientasi memastikan pembangunan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya Kota Sorong yang inklusif, berkeadilan, tertata, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Pic)
