Sorong,Honaipapua.com, -Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, S.IP., CM, NNLP, menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai menurun drastis dan berdampak pada keterbatasan belanja publik. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh serta perwakilan pemerintah daerah, di antaranya Anggota DPR Fraksi Otsus Robby Wanna, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Papua Barat Daya Suroso, S.IP., MA, Sekretaris PTSP Herry Wicaksana, serta sejumlah anggota MRP di antaranya Mesakh Mambraku, Albert Solossa, dan Kartini Kaisepo.
Paul menyebut APBD Papua Barat Daya yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,9 triliun, kini menyusut menjadi sekitar Rp1,08 triliun. Menurutnya, penurunan hampir 50 persen ini membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
“Dari angka tersebut, sekitar 500 miliar habis untuk belanja pegawai. Artinya, belanja publik yang tersisa sangat kecil. Karena itu, anggaran harus difokuskan ke pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan pekerjaan,” tegas Paul kepada awak media usai coffe morning Kamis 20 November 2025 di kantor Sekretariat Dewan Adat di kilometer 8 Kota Sorong.
Ia juga menyoroti data tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat Daya yang mencapai 6,85 persen, yang menurutnya menjadi indikator bahwa masyarakat belum sepenuhnya berdaya secara ekonomi.
Prioritaskan Tenaga Kerja Orang Asli Papua
Paul menekankan bahwa kebijakan pembangunan dan investasi harus memberikan prioritas kepada tiga kategori masyarakat Papua, yakni Papua asli, peranakan, serta yang lahir dan besar di Papua.
“Anak-anak kita yang asli Papua harus menjadi prioritas. Mereka yang dari luar Papua harus sabar dulu. Kita fokus selesaikan penyerapan tenaga kerja bagi orang Papua,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa investasi yang sudah berjalan harus diawasi dan dievaluasi agar dapat memberi dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal.
“Perusahaan yang izinnya bermasalah kita bantu selesaikan supaya ekonomi bergerak, pabrik bisa jalan, dan lapangan kerja terbuka,” tambahnya.
Serapan Anggaran Rendah dan Dana Desa Disorot
Paul menjelaskan bahwa penurunan anggaran disebabkan dua faktor utama: pemangkasan dari pusat serta daya serap anggaran daerah yang rendah, bahkan disebut berada di bawah 50 persen.
Ia juga menyinggung pernyataan resmi Kementerian Desa terkait maraknya penyalahgunaan dana desa di Papua.
“Ada laporan resmi bahwa dana desa dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya, termasuk judi dan kawin lagi. Pemerintah pusat sudah membentuk program pengawasan khusus untuk menindak penyalahgunaan itu,” ungkapnya.
Paul memastikan pihaknya di DPD akan memantau perjanjian investasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta agar prosesnya transparan dan berpihak pada masyarakat Papua.
“Kerja sama investasi wajib kami ketahui sebagai dasar memberikan pertimbangan dan persetujuan. Semua harus transparan dan untuk kepentingan rakyat Papua,” tutupnya. (pic)
