Sorong,Honaipapua.com, -Kepolisian Daerah Papua Barat Daya mengakui masih menghadapi berbagai keterbatasan sebagai satuan wilayah yang baru terbentuk. Meski demikian, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo.S.IK.M.AP dalam paparan rilis akhir tahun 2025, bersama para PJU Polda, Selasa (30/12/2025) pagi di aula kantor Polda PBD.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Polda Papua Barat Daya masih berada dalam tahap pembenahan organisasi.
“Sebagai Polda yang baru berdiri, tentunya kami masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana. Selain itu, Polda Papua Barat Daya juga belum memiliki alokasi anggaran DIPA secara mandiri dan belum banyak menangani kasus-kasus besar,” ujar Brigjen Pol Gatot Haribowo.
Meski demikian, Kapolda menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen jajaran Polda Papua Barat Daya dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memaparkan sejumlah capaian kinerja Polda Papua Barat Daya selama tahun 2025, meskipun masih dalam kondisi yang terbatas. Selain itu, disampaikan pula langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan ke depan guna memperkuat kehadiran Polri di wilayah Papua Barat Daya.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan pengamanan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2025. Kapolda menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan pola pengamanan terpadu dengan melibatkan jajaran Polres, instansi terkait, unsur TNI, serta pemerintah daerah.
“Pengamanan malam tahun baru menjadi perhatian kami. Kami akan mengedepankan upaya preventif dan preemtif untuk mencegah gangguan kamtibmas, sekaligus memastikan masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan aman dan tertib,” jelasnya.
Melalui rilis akhir tahun ini, Polda Papua Barat Daya berharap masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi serta kinerja kepolisian sepanjang tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri, media, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat Daya.
Pada sesi tanya-jawab awak media kepada Kapolda, diarahkan sesuai dengan Direktur masing-masing seperti Diritelkam, Direskrimum dan Direskrimsus.
Terkait penanganan kasus pengadaan baju seragam anggota DPRPBD, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Iwan Manurung.S.IK mengungkapkan, kasus tindak pidana dugaan korupsi pengadaan baju seragam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRPBD) hari ini Polresta Sorong kota menetapkan lima orang tersangka, terdiri dari tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua orang dari pihak rekanan kontraktor.
Berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Papua Barat, terkait dengan proyek pengadaan baju seragam tersebut, negara mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp.700 juta dari total nilai pagu Proyek pengadaan baju seragam sembilan ratus juta lebih yang dimenangkan oleh CV Putra Bivak dengan nilai kontrak sebesar Rp.999 juta rupiah.
Terkait kasus dugaan Asusila oleh dua oknum Pejabat kabupaten Raja Ampat yang dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya, dikatakan oleh Dirkrimum Kombes Pol Junov Siregar.S.IK bahwa pihak terus melakukan penyelidikan dua kasus tersebut. Pemeriksaan saksi-saksi masih terus dilakukan oleh penyidik Reskrimum.
Kemudian terkait peredaran Minuman Keras (Miras) disampaikan oleh Dirnarkoba Kombes Pol Rizal Mario,.S.IK menyampaikan bahwa penanganan peredaran Miras illegal sebenarnya butuh kerjasama semua komponen masyarakat, sehingga pemberantasan Miras illegal dapat ditekan.
” Khususnya internal Diresnarkoba terus melakukan koordinasi dengan Polres jajaran agar melakukan tindakan apabila ada laporan dari masyarakat soal peredaran Miras illegal, “ungkap Kombes Pol Rizal Mario.
Dan yang terakhir soal rekrutmen Calon anggota Polri, Karo SDM Kombes Pol Dewa Gede Juliana.S.IK menambahkan bahwa pada penerimaan sebelumnya pak Kapolda berupaya membantu berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri agar kuota calon anggota Polri khususnya orang asli Papua dapat di terima banyak sesuai presentasi yang diharapkan, hal itu telah dilakukan oleh pak Kapolda agar putra OAP dapat ikut serta dalam kuota penerimaan calon anggota Polri.
” Beberapa temuan permasalahan kesehatan yang terjadi pada saat seleksi kesehatan ada banyak yang tidak dapat diterima, untuk menjadi syarat mutlak menjadi seorang anggota Polisi, untuk itu, diharapkan kedepannya dihimbau kepada putra dan putri OAP dapat mempersiapkan diri jauh hari sebelum seleksi penerimaan dibuka oleh Mabes Polri secara umum, “singkat Karo SDM Kombes Pol Dewa Gede Juliana. (pic)
