MANOKWARI,HonaiPapua.com, –Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menyikapi persoalan tersebut, Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAKO) Provinsi Papua Barat mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah memperkuat sinergi untuk mencegah serta mengawasi potensi penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan.
Di bawah kepemimpinan Ketua APAKO Papua Barat, Alexander S. E. Dedaida, SP, organisasi ini menyatakan kesiapannya mengambil peran sebagai gerakan moral masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan agar berlangsung secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik KKN.
Alexander menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya mengandalkan penindakan setelah kerugian negara terjadi. Langkah pencegahan sejak dini, penguatan karakter, pendidikan integritas, serta keberanian masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika terjadi dugaan penyimpangan. Sebaliknya, warga harus berani bersikap kritis, mengenali potensi korupsi, dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran melalui mekanisme yang benar.
“Kami hadir untuk menyadarkan masyarakat di Papua Barat agar tidak menjadi korban, tidak membuka peluang, serta berani menutup rapat celah terjadinya korupsi di lingkungannya masing-masing. Sinergi antara warga yang kritis dan aparat birokrasi yang transparan merupakan kunci utama untuk membawa daerah ini dan Indonesia menuju kemajuan, kesejahteraan, serta keadilan yang bermartabat,” tegas Alexander.
Bangun Gerakan Antikorupsi dari Masyarakat
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, APAKO mengembangkan pendekatan menyeluruh melalui sepuluh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau Dasa Gatra. Pendekatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi akar persoalan, memetakan titik rawan korupsi, serta merumuskan langkah penyelesaian yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.
APAKO juga menyiapkan sejumlah program strategis, antara lain riset dan pemetaan masalah korupsi, forum edukasi dan pengkajian, pembentukan komunitas integritas, penyampaian peringatan dini terhadap potensi penyimpangan, advokasi pengaduan masyarakat, serta publikasi dan asistensi pencegahan KKN.
Melalui program tersebut, APAKO ingin membangun ruang partisipasi publik sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government) dan masyarakat yang memiliki kesadaran antikorupsi.
Organisasi ini juga membuka pintu kolaborasi bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, tokoh adat, pusat kajian independen, serta jajaran pemerintahan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
Segera Gelar Syukuran, Tandai Dimulainya Gerakan APAKO
Sebagai langkah awal menjalankan roda organisasi, dalam waktu dekat APAKO Papua Barat akan menggelar acara syukuran dan doa bersama seluruh anggota di kantor sekretariat.
Kegiatan tersebut menjadi momentum dimulainya aktivitas organisasi sekaligus penegasan komitmen APAKO untuk ikut mengawal pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Alexander berharap, kehadiran APAKO tidak sekadar menjadi organisasi yang menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menghadirkan kajian, informasi, rekomendasi, dan solusi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Momentum Hari Antikorupsi Sedunia, APAKO Siapkan Langkah Hukum
Sementara itu, menyinggung peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2026, Alexander, yang merupakan mantan calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan APAKO akan kembali menelusuri sejumlah data lama yang berkaitan dengan dugaan persoalan penyimpangan.
Data-data tersebut akan diperiksa dan dikaji kembali sebelum dibahas dalam rapat internal organisasi untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Kami akan mengecek kembali data-data lama terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan membahasnya bersama dalam rapat organisasi, kemudian membawa persoalan yang memenuhi unsur dan didukung bukti yang cukup ke ranah hukum untuk diproses lebih lanjut,” ungkapnya seraya menambahkan uang yang dipakai untuk pembangunan masyarakat jangan disalah gunakan.
Langkah tersebut, kata Alexander, merupakan bagian dari komitmen APAKO untuk memastikan setiap dugaan penyimpangan ditangani melalui mekanisme yang tepat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
APAKO menegaskan, pengawasan pembangunan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan semangat tersebut, APAKO Papua Barat berharap gerakan antikorupsi tidak berhenti pada slogan dan seremonial, tetapi diwujudkan melalui keberanian mengawasi, keterbukaan informasi, serta tindakan nyata demi terwujudnya Papua Barat yang bersih, maju, sejahtera, dan berkeadilan. (pic)
