Sorong,Honaipapua.com, -Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Inanwatan, Metemani, Kais Kokoda (Forkom Imekko Bersatu) Papua Barat Daya, Ferry Onim, menyoroti masuknya 19 unit excavator ke wilayah Imeko yang diduga melalui Distrik Metemani dan jalur pelabuhan Jamarema.
Kepada Honai Papua Minggu (12/4/2026),
Ferry menyatakan, kedatangan alat berat tersebut memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait legalitas perusahaan dan luas Hak Guna Usaha (HGU) yang diklaim mencapai 90 ribu hektare. Ia menegaskan, klaim tersebut harus dibuktikan dengan dokumen resmi agar tidak menimbulkan polemik.
“Kalau benar perusahaan memiliki HGU 90 ribu hektare, maka harus dibuktikan secara transparan. Jangan sampai informasi ini menjadi liar dan memicu konflik di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya perbedaan pernyataan antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Menurutnya, Wakil Bupati Sorong Selatan sebelumnya menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan hanya sekitar 10 ribu hektare, sehingga memunculkan ketidaksinkronan informasi di publik.
Selain itu, Ferry mengutip informasi dari Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat Daya yang menyebutkan bahwa excavator tersebut digunakan untuk pembangunan akses jalan dari Kais menuju Benawa hingga tembus ke wilayah Inanwatan dan Iwaro. Namun, ia menilai penjelasan tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena jalur tersebut berada di wilayah adat yang sensitif.
Lebih jauh, Ferry mengungkap pengalaman sebelumnya saat mengawal masuknya perusahaan PT ANJ Group beroperasi sejak tahun 2014–2015, hingga saat ini Sejak ANJ Grup Beroperasi Tahun 2014-2015, hingga saat ini jual Saham nya ke PT. HAM ini, pola itu kami tahu.
Ia menyebut, aktivitas perusahaan di wilayah Imeko tidak hanya terkait perkebunan kelapa sawit, tetapi juga diduga mencakup pengelolaan kayu yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal.
“Masalah lama belum selesai, sekarang muncul lagi persoalan baru. Ini harus dibuka secara terang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keluhan masyarakat terkait program plasma yang hingga kini dinilai belum terealisasi. Berdasarkan laporan warga, pengelolaan kebun plasma masih dikuasai pihak perusahaan dan belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat.
“Secara fakta di lapangan, masyarakat tidak mengelola plasma secara mandiri. Semua masih dikelola perusahaan. Ini yang menjadi keluhan utama masyarakat,” tambahnya.
Ferry turut mempertanyakan sikap pemerintah provinsi dan kabupaten yang dinilai tidak sejalan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menduga adanya ketidakterbukaan informasi antara pemerintah dan pihak perusahaan.
Sebagai langkah konkret, ia mendesak Gubernur Papua Barat Daya untuk segera memfasilitasi pertemuan terbuka yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, serta seluruh pemilik hak ulayat dan perwakilan masyarakat adat.
“Kami minta gubernur segera panggil semua pihak dan buka dokumen secara transparan. Ini penting agar tidak terjadi konflik di kemudian hari,” tegas Ferry.
Ia juga memberikan ultimatum bahwa jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah, pihaknya bersama masyarakat akan melakukan aksi dengan mendatangi kantor gubernur, DPR, MRP, hingga BP3OKP guna menuntut kejelasan.
Ferry menambahkan, wilayah Imeko memiliki potensi besar di sektor investasi seperti perkebunan, kehutanan, hingga migas, sehingga perlu pengawasan ketat agar tidak merugikan masyarakat adat.
“Jangan sampai Imeko hanya dijadikan objek investasi tanpa memperhatikan hak masyarakat asli. Ini yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya. (pic)
