BIAK,Honaipapua.com, -Refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor berlangsung terbuka dan transparan.
Dalam dialog publik yang digelar di Gedung Negara Biak, Kamis (19/2/2026), Bupati Markus O. Mansnembra, SH., M.M., memaparkan secara rinci postur dan capaian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai gambaran arah kebijakan fiskal pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Jimmy Carter Kapissa.
Dialog tersebut menjadi ruang klarifikasi publik terhadap struktur pendapatan, belanja daerah, serta tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sepanjang tahun anggaran berjalan.
Pendapatan Rp1,47 Triliun, Transfer Pusat Masih Dominan
Dalam pemaparannya, Bupati Markus menjelaskan total pendapatan daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,477 triliun. Komposisi terbesar masih bersumber dari transfer pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.
“Struktur fiskal kita masih sangat bergantung pada transfer pusat. Ini realitas yang harus kita kelola secara bijak, sambil terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Markus.
PAD tahun 2025 tercatat sekitar Rp49,64 miliar, dengan kontribusi utama berasal dari pajak daerah dan retribusi. Pemerintah daerah, lanjutnya, tengah melakukan pembenahan sistem pemungutan serta digitalisasi layanan guna memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat.
Belanja Operasi Masih Mendominasi
Dari sisi belanja, total anggaran mencapai Rp1,519 triliun. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai lebih dari Rp1,09 triliun. Di dalamnya, belanja pegawai mencapai sekitar Rp499 miliar dan belanja barang serta jasa lebih dari Rp514 miliar.
Menurut Bupati Markus, tingginya belanja operasi merupakan konsekuensi dari kewajiban pelayanan dasar dan struktur birokrasi yang harus dijalankan.
“Kita tidak bisa mengabaikan pelayanan publik. Pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, semua itu ditopang oleh belanja operasi. Namun kita juga berupaya menjaga efisiensi,” jelasnya.
Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas
Untuk belanja modal, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp153 miliar, dengan fokus pada pembangunan jalan, jaringan dan irigasi, serta pembangunan gedung dan pengadaan peralatan.
Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas strategis, terutama untuk membuka akses antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Biak Numfor.
“Konektivitas adalah kunci. Tanpa akses jalan dan infrastruktur dasar yang memadai, pertumbuhan ekonomi sulit bergerak,” katanya.
Defisit Terkendali dan Strategi Pembiayaan
APBD 2025 mencatat defisit sekitar Rp42,15 miliar. Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa defisit telah dirancang secara terukur dan ditutup melalui skema pembiayaan daerah sesuai regulasi.
“Defisit ini bukan karena ketidakseimbangan tak terkontrol, tetapi bagian dari strategi fiskal melalui kebijakan refocusing anggaran untuk memastikan program prioritas tetap berjalan,” tegas Markus.
Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran serta memperkuat perencanaan berbasis kinerja agar setiap rupiah belanja memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tahun Pertama: Stabilitas dan Konsolidasi
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Markus–Jimmy, fokus utama disebut berada pada stabilisasi tata kelola keuangan, konsolidasi birokrasi, dan penajaman program prioritas pembangunan.
Wakil Bupati Jimmy Carter Kapissa menambahkan bahwa tahun pertama merupakan fase konsolidasi pemerintahan.
“Kami membangun fondasi. Tahun kedua dan seterusnya akan lebih diarahkan pada percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal, termasuk peningkatan kunjungan wisata melalui kegiatan berskala nasional dan internasional,” ujarnya.
Menutup dialog, Bupati Markus menegaskan bahwa pengelolaan APBD merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“APBD adalah alat. Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang lebih sejahtera, pelayanan yang lebih baik, dan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (***)
