JAKARTA,Honaipapua.com, -Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), mencuri perhatian dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).
Dalam interupsinya, Senator muda yang juga menjabat sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK Papua) itu dengan tegas menyuarakan penolakan masyarakat adat Papua terhadap rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit serta penambahan markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Papua.
PFM menegaskan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat Papua saat ini bukanlah ekspansi perkebunan sawit maupun pembangunan markas militer, melainkan peningkatan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang hingga kini masih sangat terbatas.
“Pimpinan, pertama saya ingin sampaikan bahwa masyarakat adat di Papua itu menolak wacana kebun sawit di Papua. Jadi nanti tolong sampaikan ke Pak Prabowo sama Pak Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” ujar Paul Finsen Mayor di ruang sidang Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berencana mendatangkan batalion pertanian atau perkebunan ke Papua. “Yang kedua, itu kenapa didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegas PFM yang juga menjabat Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay kepada Honai Papua Rabu (14/1/2026) Via telepon selulernya.
Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama yang seharusnya menjadi fokus pemerintah pusat di Tanah Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Otonomi Khusus (Otsus).
“Itu penting, karena di Otsus yang dibahas sejak awal itu masalah utama adalah pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyatakan bahwa seluruh masukan dari Senator Papua Barat Daya akan ditampung dan menjadi perhatian lembaganya. Ia juga menyebutkan bahwa DPD RI tengah mengupayakan jadwal pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
“Makanya kita sedang mencari jadwal untuk bertemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi untuk menyampaikan hal yang sama,” kata Sultan. (***)
