Sorong,Honaipapua.com, -Perkumpulan Masyarakat Suku Biak (Permabi) Kota Sorong menggelar dialog dan sosialisasi bertajuk Program Pemberdayaan Ekonomi Papua serta Penguatan Struktur Organisasi, yang berlangsung di Aula SPG Sorong, Sabtu (29/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan unsur Pemerintah Kota Sorong serta tokoh masyarakat guna membahas strategi peningkatan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) dan evaluasi tata kelola bantuan pemerintah.
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi mengemuka, khususnya dari mama-mama Papua yang menyoroti pentingnya ruang ekonomi lokal bagi perempuan asli Papua. Mereka menekankan bahwa penjualan pinang merupakan sektor utama ekonomi tradisional yang perlu dijaga serta dilindungi dari dominasi pihak lain agar tetap menjadi penghasilan keluarga.
Salah satu peserta dialog, Lince Awon, turut menyampaikan kritik mengenai kurangnya transparansi pada distribusi bantuan pemberdayaan maupun bantuan sosial. Ia menilai informasi mengenai penyaluran bantuan sering tidak tersampaikan secara merata dan hanya diketahui oleh kalangan tertentu.
“Kami sering kali tidak tahu ada bantuan, sementara keluarga ASN yang lebih dulu dapat informasi. Padahal masyarakat Papua lain juga sangat membutuhkan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong, Yolce Karet, S.H., menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan pemerintah telah diatur dengan jelas dan selalu mengedepankan keterbukaan. Pemerintah, kata dia, terus berupaya memastikan akses informasi program dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.
“Setiap program pemberdayaan seperti UMKM, pendidikan, dan kesehatan selalu melalui prosedur yang ditetapkan, mulai dari pengajuan proposal hingga monitoring dan evaluasi di lapangan. Jika ada kesan bantuan diberikan secara diam-diam, kemungkinan terjadi di tingkat penerima, bukan pada proses dinas,” tegasnya.
Yolce menambahkan, tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga Papua, sehingga masyarakat juga perlu memahami alur, struktur, serta tanggung jawab dalam proses penyaluran bantuan.
Dialog berlangsung interaktif dengan warga Permabi yang menyampaikan berbagai usulan, mulai dari peningkatan transparansi, pemerataan akses informasi, hingga penguatan peran organisasi masyarakat dalam mendukung kemandirian ekonomi OAP.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus membuka ruang komunikasi demi memastikan program-program pemberdayaan di Kota Sorong dan Papua Barat Daya berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. (***)
