SORONG,Honaipapua.com, -Ketua Komisi IV DPRD Kota Sorong, Muhammad Saman Bugis,S.Sos mengeluarkan pernyataan keras terhadap maraknya organisasi tanpa legalitas dan kepengurusan ganda yang beroperasi di wilayah Kota Sorong. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap praktik-praktik semacam itu karena dapat menimbulkan kekacauan dan merusak kewibawaan hukum.

“Kami sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama dengan pihak Kesbangpol, dan kami bicara tegas: semua organisasi yang punya dualisme kepengurusan atau tidak terdaftar di Kesbangpol tidak layak mendapatkan bantuan pemerintah. Mereka harus bersatu dulu dalam satu wadah resmi, baru bisa diperhatikan oleh Pemerintah,” tegas Saman Bugis, Sabtu (1/11/2025) sore.

Politisi yang dikenal vokal itu menyoroti fenomena banyaknya organisasi yang tiba-tiba muncul tanpa dasar hukum yang jelas, hanya demi kepentingan kelompok atau keuntungan pribadi.

“Yang seperti itu, muncul tiba-tiba, tidak terdaftar, tidak punya legalitas — harus diberantas! Kota Sorong tidak boleh dijadikan tempat bermain bagi kelompok yang mengacau dan memecah belah,” ujarnya dengan nada tinggi.

Saman menegaskan, DPRD tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut. Ia mendesak Kesbangpol Kota Sorong segera melakukan pendataan ulang seluruh organisasi yang beroperasi di wilayah itu agar jelas mana yang sah dan mana yang ilegal.

“Kami minta Kesbangpol turun langsung dan data semua organisasi di Kota Sorong. Jangan ada lagi organisasi bayangan yang menipu masyarakat dan mencoreng nama baik kota ini,” serunya.

Menurutnya, penertiban organisasi menjadi langkah penting untuk menjaga wibawa pemerintah daerah sekaligus memastikan hanya lembaga yang sah, transparan, dan berkontribusi positif yang dapat bermitra dengan Pemerintah.

“Sorong ini harus bersih! Pemerintah hanya boleh bekerja sama dengan organisasi yang memiliki legitimasi dan dasar hukum yang jelas. Yang tidak sah, bubar saja!” pungkasnya tegas. (pic)