Sorong Selatan,Honaipapua.com, -Kepala Suku Awee–Mareno, Jhoni Kabie, menegaskan sikap penolakan terhadap pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) II IMEKKO Se-Tanah Papua yang rencananya akan digelar di Distrik Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan.
Dalam keterangan resminya, Jhoni Kabie menyatakan bahwa Suku Awee–Mareno tidak akan terlibat dan menolak dengan tegas pelaksanaan Mubes tersebut, dengan beberapa alasan mendasar yang disampaikan dalam enam poin penting.
“Saya, Jhoni Kabie, Kepala Suku Awee–Mareno, dengan tegas menyatakan tidak ikut serta dalam Musyawarah Besar IMEKKO yang dilaksanakan di Inanwatan,” tegasnya.
Adapun enam poin alasan penolakan tersebut antara lain:
Suku Awee–Mareno tidak pernah dilibatkan dalam sejarah pembentukan IMEKKO sejak awal berdirinya hingga saat ini.
Tanah, air, dan udara milik Suku Awee–Mareno tidak dikuasakan kepada pihak manapun, baik perorangan maupun investor, tanpa persetujuan kepala suku.
Suku Awee–Mareno menegaskan tidak termasuk dalam singkatan IMEKKO (Iwaro, Marem, Emee, Kaiso, Konda, dan Ogit). “Kami punya harga diri yang tidak bisa dipaksakan dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Menolak dokumen-dokumen yang dilakukan Kepala Distrik Kokoda Utara bersama tim, karena tidak menghargai posisi kepala suku sebagai pemegang hak ulayat.
Menyoroti bencana alam di Kampung Benawa Dua dan Bubuko. Warga hanya meminta pembuatan kanal, bukan bantuan makanan. “Kami tidak haus, tidak lapar, tidak telanjang. Kami ingin keluar dari keterbelakangan, bukan hanya dijanjikan akan dibahas di APBD,” ujarnya.
Suku Awee–Mareno memiliki sumber daya alam yang cukup besar untuk membangun daerah IMEKKO, seperti air bersih, batu, pasir, dan kayu. “Rencana jalan penghubung Sorong Selatan dan IMEKKO pasti melewati tanah adat kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jhoni Kabie menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut penghormatan dari pihak manapun, tetapi meminta agar wilayah adat mereka diakui dan dihargai.
“Kami tidak butuh dihormati, tapi ingat, infrastruktur pemerintahan pasti berdiri di atas tanah adat kami Suku Awee–Mareno. Ingat itu baik-baik,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa apabila Mubes IMEKKO tetap dilaksanakan tanpa mekanisme adat yang benar, maka Suku Awee–Mareno siap bergabung dengan wilayah Mybrat Sau atau Teluk Bintuni di bawah Provinsi Papua Barat.
Selain itu, Kepala Suku Awee–Mareno juga meminta agar sebelum Mubes dilaksanakan, enam suku yang tergabung dalam IMEKKO memperkenalkan masing-masing kepala suku. Jika masih ada suku yang belum memiliki kepala suku resmi, maka Mubes harus ditunda hingga penetapan dilakukan.
“Mubes bukan hajatan LMA IMEKKO Se-Tanah Papua yang sah, maka kami Suku Awee–Mareno menolak Mubes IMEKKO II ini,” tegasnya kembali.
Jhoni Kabie juga menyinggung pengunduran diri Sekretaris Panitia Mubes IMEKKO II, yang menurutnya menjadi bukti bahwa pelaksanaan Mubes kali ini tidak sesuai dengan mekanisme organisasi masyarakat adat.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Suku Awee–Mareno siap melaksanakan Musyawarah Besar Adat bersama Suku Kaiso sebagai bentuk konsolidasi adat yang lebih menghargai struktur dan hak ulayat setiap suku. (pic,)
Tagar:
#SukuAweeMarenoTolakMubesIMEKKO
#AweeLindungiWilayahAdat
#AweeSiapKeluarDariIMEKKO
