Sorong,Honaipapua.com, -Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (GEMPHA) Papua Barat Daya, Rojer Mambraku, S.H., menegaskan sikap keras terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, terkait rencana beroperasinya kembali PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat.

Menurut Rojer, langkah Menteri ESDM yang menginstruksikan izin operasional tanpa melibatkan pemilik hak ulayat maupun pemerintah daerah adalah bentuk pelecehan terhadap masyarakat adat Papua.

“Raja Ampat bukan tanah milik pemerintah pusat. Keputusan sepihak ini seharusnya melibatkan bupati, DPRD, DPR RI, DPD RI, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat. Cara yang ditempuh Menteri ESDM jelas tidak menghormati orang Papua sebagai pemilik tanah,” tegas Rojer di Sorong, Senin (15/9/2025).

Ia menilai, kebijakan tersebut bukan bentuk pembangunan bagi tanah dan manusia Papua, melainkan upaya mengeruk sumber daya alam tanpa mempertimbangkan penyelesaian masalah internal masyarakat adat yang hingga kini belum tuntas.

“Persoalan PT Gag Nikel di tingkat masyarakat adat saja belum selesai, tapi dipaksakan untuk beroperasi lagi. Ini bukti pemerintah pusat tidak menghargai proses dan etika orang Papua,” lanjutnya.

Rojer menegaskan, bila perusahaan tetap dipaksakan untuk berjalan tanpa penyelesaian yang adil, pihaknya bersama GEMPHA akan menggelar aksi besar-besaran di Raja Ampat maupun di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.

Ia juga mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya untuk segera bersikap dan menyikapi serius persoalan masyarakat adat yang kini terjadi di Raja Ampat.

“MRP PBD jangan diam. Mereka harus hadir membela kepentingan masyarakat adat,” pungkasnya. (***)