Raja Ampat,Honaipapua.com, -Ketua Generasi Pejuang Hak Adat Papua (GEMPHA) Papua Barat Daya, Rojer Mambraku, secara tegas meminta agar hasil pengumuman kelulusan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Tahun 2025 dibatalkan dan dilakukan seleksi ulang. Permintaan ini disampaikan Rojer melalui siaran Pers yang diterima media ini pada Minggu (29/6/2025).
Menurut Rojer, hasil seleksi penerima beasiswa ADik tahun 2025, khususnya dari Kabupaten Raja Ampat, dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak asli Papua (OAP), terutama yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Ia menduga kuat bahwa banyak peserta yang lolos justru berasal dari kalangan anak-anak pejabat daerah dan Non-OAP.
“Oleh sebab itu kami minta dengan hormat kepada Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat, Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), DPR Fraksi Otsus, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, serta DPR RI dan DPD RI perwakilan Papua Barat Daya, agar segera menyurati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk menunda hasil kelulusan ADik Tahun 2025 dan dilakukan seleksi ulang. Kami melihat ada indikasi titipan anak-anak pejabat maupun kepentingan lain dalam proses seleksi ini, sehingga Anak-anak Asli Papua banyak yang tidak diakomodir,” beber Rojer.
Program beasiswa ADik, kata Rojer, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat dalam bidang pendidikan tinggi, yang ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA, atau sederajat yang mengalami kesulitan akses pendidikan karena faktor kondisi geografis dan ekonomi. Khusus untuk Papua, program ini diamanatkan dalam Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Sasaran utama program ADik adalah calon mahasiswa dari wilayah Papua, termasuk Papua Barat Daya, serta wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), ” ungkap Rojer.
Ia juga menyebut bahwa selain Papua, program ini menyasar anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bersekolah di luar negeri, serta penyandang disabilitas.
Diketahui, pendaftaran Beasiswa ADik 2025 telah dibuka sejak 2 Mei hingga 31 Mei 2025. Namun, Rojer menyatakan bahwa hasil seleksi tahun ini, di Papua Barat Daya khusus Kabupaten Raja Ampat, sangat jauh dari semangat keberpihakan terhadap anak-anak asli Papua.
“Padahal program ADik ini diperuntukkan bagi Orang Asli Papua, khususnya dari keluarga yang tidak mampu. Sayangnya, pada seleksi tahun ini justru banyak anak asli Papua yang tersingkir,” ujarnya.
Rojer menambahkan bahwa pada periode sebelumnya, khususnya antara tahun 2012 hingga 2015, pelaksanaan program ADik jauh lebih berpihak kepada anak-anak Papua. Saat itu, hampir seluruh peserta penerima beasiswa merupakan OAP sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
“Kami mengajak semua pihak di Tanah Papua untuk menghormati dan menjalankan amanat UU No. 2 Tahun 2021 serta PP 106 dan 107 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Ini adalah perintah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga wajib dihargai dan dilaksanakan oleh semua pihak,” tutupnya. (**)
