Sorong,Honaipapua.com, -PT.Gak Nikel diminta segera menghentikan aktifitasnya karena diduga telah merusak hutan Adat yang berada di pulau gak kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Demikian penegasan ini disampaikan Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Ronald Kondjol.SH kepada Honaipapua.com Sabtu (1/2/2025).
Ronald Kondjol.SH yang aktif mengkritisi permasalahan Adat masyarakat Papua ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup segera bentuk Tim dan turun ke lokasi tambang untuk melihat aktifitas perusahaan PT Gak Nikel yang sudah merusak hutan Adat disana. Bagaimana kedepannya kelangsungan anak cucu asli Papua mau menikmati mencari nafkah didalam hutan Adat yang sudah gundul seperti yang dimuat di media finance.detik.com edisi 31 Januari 2025 dengan Judul beritanya ” Hutan di Pulau Gak Gundul Imbas PT Gak Nikel” dan disebutkan bahwa Hutan Pulau Gak disebut Deforestasi yang artinya adalah proses pengurangan atau penghilangan luas hutan secara signifikan.
Dampaknya penggundulan hutan yang paling berbahaya dan meresahkan adalah hilangnya spesies hewan dan tumbuhan akibat hilangnya habitatnya. 70% spesies hewan dan tumbuhan darat hidup di hutan.
Untuk itu, saya selaku Ketua DAP juga mengharapkan kepada kementerian lingkungan hidup agar segera membentuk Tim untuk turun ke lokasi tambang Gak Nikel agar bisa melihat secara langsung aktifitas perusahaan PT Gak Nikel, apakah selama ini sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku. Contohnya membuang limbahnya atau mekanisme yang lainnya. Pasalnya, bibir pantai terlihat berubah warnanya menjadi merah dan Hutan Adat Papua sudah terlihat jelas dari foto yang ditampilkan Media sangat miris sekali gunung pulau gak yang awalnya Hijau asri menyimpan banyak keanekaragaman hayati saat ini sudah gundul akibat adanya aktifitas perusahaan PT Gak Nikel. Ini menjadi preseden buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat Papua kedepannya.
” Kalau sampai himbauan saya ini tidak di indah kan oleh pihak terkait maka kedepannya kami masyarakat Adat akan melakukan aksi demonstran besar-besaran di depan kantor pemerintahan setempat, dan bila perlu demonstran di Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta dan istana Presiden, ” imbuh Ronald Kondjol. (pic)
